SHARE

Oleh : Masran Amiruddin, S.H., M.H.

Bulan suci Ramadan merupakan bulan penuh ibadah bagi umat beragama khususnya bagi umat islam. Selama sebulan umat islam akan melakukan ibadah puasa. Tujuannya adalah untuk memperoleh nilai kebaikan (pahala) dari pelaksanaan kewajiban sebagai umat islam yang melaksankan perintah agama. Hal tersebut juga merupakan implementasi dari salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila Pertama “ Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena sebagai umat yang beragama khususnya bagi umat islam, puasa dibulan Ramadan adalah merupakan salah satu wujud keyakinan (percaya) kepada Allah SWT.

Puasa sebagai salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat islam di bulan ramadan bukanlah alasan untuk tidak melakukan suatu pekerjaan bagi setiap tenaga kerja/buruh, melainkan mengharuskan tenaga kerja/buruh melakukan suatu pekerjaannya. Hanya sedikit berbeda ketika bekerja diluar bulan puasa karena biasanya ada pemberlakukan jam kerja di instansi /kantor selama bulan puasa. Hal demikian dilakukan sebagai bentuk toleransi maupun penghargaan bagi tenaga kerja/buruh maupun majikan khususnya bagi yang beragama Islam dan begitupun bagi tenaga kerja dari agama lainnya.

Selain adanya pemgurangan jam kerja selama bulan Ramadan, salah satu bentuk penghargaan yang juga biasanya diberikan kepada tenaga kerja/buruh oleh perusahaan/instansi/kantor adalah adanya pemerian Tunjangan hari Raya (THR). THR tidak saja diberikan bagi tenaga kerja/buruh yang berkerja di perusahaan swasta akan tetapi juga bagi tenaga kerja/buruh yang ada diperusahaan miliki Negara (daerah) dan mala pengawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara pun memperoleh THR.

Saat ini sudah banyak pihak yang membicarakan tentang THR, hal tersebut karena moment perayaan hari raya idul fitri tahun 2017 sudah semakin dekat. Pihak dimaksud adalah mereka yang memiliki kepentingan maupun punya tanggung jawab terhadap pemberian THR. Salah satunya adalah Menteri Ketenagakerjaan yang menangani masalah ketenagakerjaan, dimana baru-baru ini menjelaskan tentang pengaduan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja jika THR dari perusahaan terlambat dibayar ( HYPERLINK “https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis” https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis.) begitu tentang sanksi yang dapat dikenakan bagi perusahaan yang tidak membayar THR kepada tenaga kerja/buruh ( HYPERLINK “http://m.viva.co.id/berita/nasional/923182-telat-bayar-thr-perusahaan-didenda-lima-persen?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook” http://m.viva.co.id/berita/nasional/).
Selain Menteri Ketenagakerjaan, Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Menteri Keuangan dimana dalam beberapa media telah menjelaskan tentang THR, salah satunya adalah mengenai jumlah dana yang disiapkan untuk pembayaran gaji 13 dan THR tahun 2017 untuk PNS yaitu sebesar 14 Triliun Rupiah yang rencananyakan akan dibayarkan pertengahan tahun ini yang tidak lain berapa pada bulan juni bersamaan dengan perayaan hari raya idul fitri.( HYPERLINK “http://kbr.id/berita/06-2017/” http://kbr.id/berita/06-2017/).
Nah, jika melihat fenomena THR yang ada saat ini, maka perlu kiranya diuraikan beberapa hal penting tentang permasalahan THR tersebut. Adapun hal penting yang bisa dikaji dan dianalisis bersama adalah tentang pengaturan THR di Indonesia bersama sanksi serta Legal Problem Solving maupun langkah hukum yang dapat ditempuh oleh tenaga kerja jika terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada khususnya yang mengatur tentang pembayaran THR.

Sebelum membahas lebih jauh tentang pengaturan THR secaa khusus, maka perlu kiranya terlebih dahulu diuraikan sedikit tentang UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU ini merupakan dasar dari lahirnya hubungan hukum antara tenaga kerja/buruh dengan majikan/pengusaha. Artinya adalah bahwa tanpa adanya hubungan hubungan hukum antara tenaga kerja/buruh dengan majikan/pengusaha maka THR pun tidak akan pernah ada. Apa lagi dalam UU tersebut telah menjelaskan bahwa antara tenaga kerja/buruh dan majikan/pengusaha dapat terikat satu sama lain melalui suatu perjanjian kerja. Dimana dalam perjanjian kerja maupun dalam UU ketenagakerjaan diatur pula tentang hak dan kewajiban dari tenaga kerja/buruh, begitupun hak dan kewajiban majikan/pengusaha. Akan tetapi dalam UU Ketenagakerjaan yang ada tidak secara jelas mengatur tentang hak tenaga kerja untuk memperoleh THR.

Secara khusus pengaturan THR sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994. Akan tetapi sesuai perkembangan yang ada Permen tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Perusahaan. Dalam Permen tersebutlah dapat diketahui hakikat dari THR, besaran dan sistem perhitungan THR, waktu pembayaran THR, penerima THR maupun pembayar THR serta sanksi akibat tidak dibayar maupun terlambatnya pembayaran THR.

Adapun hakikat dari THR dapat diketahui melalui isi Pasal 1 angka (1) yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Dalam isi pasal ini ada kata Wajib dibayarkan, artinya adalah bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja harus membayar THR kepada tenaga kerja/buruh yang berkerja di perusahaannya. Jika tidak dilakukan maka dalam Permen tersebut juga telah mengatur sanksi apa yang dapat dikenakan bagi perusahaan.

Adapun bentuk sanksi yang dapat dikenakan adalah berupa sanksi denda dan sanksi administratif. Dimana sanksi dendannya ((terlambat) sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar (Pasal 10 ayat (1). Sedangkan sanksi administratif dapat dikenakan bagi perusahaan yang tidak membayar THR bentuknya dapat berupa  teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha.

Selanjutnya berkaitan dengan besaran THR yang harus dibayarkan oleh Pengusaha kepada tenaga kerja tidaklah sama satu sama lain. Artinya adalah bahwa ada indicator-indikator yang akan dijadikan dasar perhitungan, misalnya masa kerja dari tenaga kerja disuatu perusahaan, karena tenaga kerja yang telah berkerja selama 12 bulan dengan yang baru berkerja selama 1 bulan tidak akan memperoleh THR dengan jumlah yang sama. Dimana tenaga kerja yang telah berkerja selama 12 bulan atau lebih akan memperoleh THR sebesar 1 bulan upah kerjanya ( Pasal 3 ayat (1) a), sedangkan yang berkerja satu bulan dari 12 bulan yang ada akan dibayar atau diberikan secara proposional sesuai masa kerja (Pasal 3 ayat (1) b).THR dibayar dalam bentuk Uang (Rupiah) bukan dalam bentuk yang lain ( Pasal 6).

Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran THR berdasarkan Permen No.06 Tahun 2016 adalah bahwa pembayaran THR hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun terhadap hari raya keagamaan yang sama bagi setiap hari raya keagamaan sesuai agama dari setiap tenaga kerja/buruh. Dimana pembayaranya wajib dilakukan oleh pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum pelaksnanaan hari raya keagamaan (Pasal 5 ayat 4).

Permasalahan lain yang juga perlu kiranya dikaji bersama adalah tentang cara penyelesaian masalah keterlambatan maupun tidak dibayarnya THR oleh pengusaha. Memang secara aturan juga telah dijelaskan dalam Permen No.6 Tahun 2016, bahwa akibat dari keterlambatan maupun tidak dibayarnya THR akan berlaku sanksi denda dan sanksi administratif. Akan tetapi menurut penulis masih perlu dijelaskan lebih rinci lagi proses penyelesaian hukumnya karena secara hukum ketika ada hak dari seseorang yang dilanggar perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada. Begitupun terhadap hak tenaga kerja/buruh untuk memperoleh pembayaran THR.

Sehubungan dengan permasalahan penyelesaian terhadap masalah THR (tidak dibayar secara penuh atau terlambat dibayar), maka langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan antara tenaga kerja/buruh dan pengusaha/majikan, yang disebut dengan penyelesaian secara bipartit. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dimana pasl tersebut mejelaskan bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila penyelesaian secara bipartit tidak berhasil dilakukan, cara yang dapat ditempuh selanjutnya oleh tenaga kerja/buruh adalah dengan melalui mediasi hubungan industrial, yaitu melalui musyawarah antara pekerja dan pengusaha yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Akan tetapi jika mediasi masih gagal atau tidak mencapai kesepakatan, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU No.2 Tahun 2004 Tentang PPHI.

Akan tetapi disisi lain pemerintah juga telah menyiapkan langkah untuk mecegah terjadinya masalah dalam pembayaran THR. Dimana tenaga kerja/buruh dapat melapor ke Posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran Tahun 2017. Posko tersebut dibentuk langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri. Dimana Posko tersebut berada di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), gedung B kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta. Selain datang langsung mengadu ke posko, pekerja juga bisa menghubungi via telepon (021)5255859, whatsapp” 081280879888 dan 081282407919, atau lewat email poskothrkemnaker@gmail.com. Posko ini dibuka mulai 8 Juni-5 Juli 2017.

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah penulis simpulkan bahwa THR adalah merupakan salah satu hak dari Tenaga kerja/Buruh yang disisi lain merupakan kewajiban dari pengusaha/majikan. Hak terhadap THR maupun kewajiban membayar THR secara hukum diatur dalam Permen No.06 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 Tentang Tunjangan hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Perusahaan. Sehingga pengusaha maupun tenaga kerja hendaknya melaksanakan isi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Permen tersebut. Jika tidak maka akan ada pihak yang akan bertanggung gugat atas pelanggaran aturan tersebut karena dengan tidak melaksanakan ketentuan yang ada, maka hal demikian adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan jika dengan perbuatan tidak melaksanakan ketentuan yang ada karena kesengajaan atau kelalainnya berakibat adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain maka pihak yang menimbulkan kerugian dapat di gugat ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LEAVE A REPLY