SHARE

Oleh : La Ode Muhram Naadu*

Santer kabar terdengar, kala penyidik kawakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diserang-teror air keras pada tanggal 11 April 2017. Dari itu, Novel menderita kerusakan mata kiri 95% dan pun mata kanan 60%. Menurut spesialis mata RS Mata Undaan, dr.Dini Dharmawidiarini S.P.M, kerusakan tersebut ditengarai disebabkan kerusakan sikatrik korneabeart. Efeknya adalah sangat mengganggu penglihatan. Parah. Akibatnya, diperlukan 2 kali operasi untuk pemulihannya.

Sejak terserang dan kasusnya menjadi perhatian, publik terus bertanya-tanya. Terhitung lebih dari 100 hari belum ada perkembangan yang signifikan. Instruksi Presiden Jokowi, janji Kapolri Tito Karnavian, belum mampu membawa titik terang, dari apa motif dan siapa pelaku penyerangan ini. Kecurigaan publik memuncak pada tendensi Corruptor Fight’s Back, sebab Novel sebagai penyidik kawakan KPK sedang garang dalam membongkar kasus korupsi yang menyeret limpahan penguasa. Kasus-kasus yang fantastis.

Terserangnya Novel adalah terserangnya Pemberantasan Korupsi di negeri ini. Novel yang seharusnya didetik-detik ini membuka lembaran-lembaran skandal korupsi, justru diserang dengan sadis. Parahnya, jejak dari penyerang tersebut belum mampu memberi petunjuk aparat kita dalam mengungkapnya, berbekal segala kewenangannya dan kecanggihan potensi intelejennya.

Publik tentu mengingat, dalam kurun waktu yang lebih lampau, perangkat KPK yang tersirat ‘diserang’ kerap terjadi. Sejak KPK didirikan, adasaja unsur KPK makzul dalam proses yang riuh kontroversi. Secara kewenangannya pula, KPK beberapa kali mendapat kritikan hingga menuai rencana untuk dipangkas kewenangannya. Di kasus Novel kali ini, gamblangnya semakin mencoreng. Parah, sadis, dan lebih terbuka.

Sebut saja Drama seri Cicak Vs Buaya, Kontroversi Kasus Antasari Azhar, Naifnya penjungkalan Abraham Samad, hingga isu pembereidelan kewenangan KPK melalui revisi undang-undang. Acapkali terjadi kelumit yang bernada menyerang KPK, notabene dalam sepak terjangnya memberantas Korupsi di negeri ini. Penulis tentu tidak bermaksud men-simplifikasi kesemua kasus dengan serampangan, para aktivis anti korupsi pun yakin kesemuanya berhubungan dengan pelemahan KPK.

Secara gamblang, harus diakui bahwa KPK dalam sejarahnya lahir dari kesengkarutan pemberantasan korupsi di negeri ini. Juga sebagai bentuk ketidakpercayaan atas kinerja aparat Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. KPK dirancangbentuk tanpa mengurangi peran Ke-Penyidikan pun Penuntutan yang dimiliki lembaga diatas tentunya. Hal ini bertujuan mengharmonisasikan peran pemberantasan korupsi pada ketiga lembaga tersebut sekaligus menghindarkan friksi, tumpangtindih kewenangan antar lembaga penegak hukum diatas. Meski kenyataannya, dugaan korupsi yang ditangani kejaksaan dan kepolisian di banyak daerah sekarang banyak yang nilai kerugiannya lebih dari Rp 1 Miliar, sebenarnya terdapat pembatasan yang jelas mengenai kualifikasi korupsi yang ditangani KPK. Hal ini dapat ditilik pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Pasca reformasi, banyak orang berharap, dengan adanya undang-undang (legal substance) dan berbagai institusi pelengkap (legal structure) yang memberantas suap dan korupsi, persoalan korupsi menjadi selesai. Kenyataannya malah ironi. Ditataran ujung penindakan, data yang dirilis oleh ICW (Indonesia Corruption Watch) rata-rata hukuman penjara terhadap 573 putusan sidang kasus korupsi dijatuhi vonis ringan. Data ini diambil sepanjang tahun 2016. Dari data tersebut, dipresentasekan bahwa vonis rendah paling tinggi terjadi ditingkat Pengadilan Negeri. Presentasenya 76% dari 420 Putusan. Ditingkat banding sebanyak 60% dari 120 putusan. Ditingkat MA ada 45% dari 32 Putusan. Patut digaris bawahi pula bahwa salah satu dari hal yang menyebabkan ini adalah kelengahan Jaksa dalam menjerat-dakwakan koruptor. Tergambar jelas betapa ngeyelnya pemberantasan korupsi kita.

Berbicara memberantas Korupsi, publik toh sudah terlanjur jatuh cinta pada KPK. Rentetan kasus menghebohkan adalah pondasi kepercayaan publik. Hal itu diperoleh dari sepak-terjang KPK yang berani membongkar kasus-kasus di DPR-DPD RI, menguak misteri rekening gendut di tubuh Polri, mendobrak kasus di tubuh Kejaksaan, menyelinap di agungnya Mahkamah Agung, hingga membuktikan kotornya benteng-benteng yang konon bersih seperti Mahkamah Konstitusi dan BPK. KPK dalam catatan historisnya lebih terlihat sebagai Super Hero, yang berhasil menangkap oknum-oknum penjahat ditubuh institusi-lembaga negara. Terkhusus lembaga hukum, itu tentu sulit/tidak bisa dilakukan sendiri oleh lembaga tersebut. Sebab spirit de corps-nya belum mencerminkan kesungguhan memberantas korupsi secara konkret.

Terlepas dari superioritas KPK, kita tentu tidak boleh menafikan pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan. Sebab Polri dan Kejaksaan punya banyak catatan pula dalam memberantas korupsi. Dan dengan limit nominal kasus yang dibatasi oleh Undang-Undang kita tidak bisa membanding-bandingkan itu. Yah, jelas bukan soal apple to apple. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan suatu semangat pemberantasan korupsi yang harmonis, hingga tidak mengulangi konflik-konflik antar lembaga tersebut di masa lalu.

Dalam memberantas Korupsi, selayaknya negeri ini memiliki suatu kultur yang padu. Dan itu mesti diteladankan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, dengan kultur hukum yang tidak hipokrit alias menang jargon. Tidak berkonflik satu sama lain, saling sandera dengan penuh sandiwara. Jika menilik pada rentetan Drama seri Cicak Vs Buaya, Kontroversi Kasus Antasari Azhar, Naifnya penjungkalan Abraham Samad, hingga isu pembereidelan kewenangan KPK melalui revisi undang-undang serta teror air keras Novel Baswedan, tentu ada banyak variabel non hukum yang mengangkangi semangat pemberantasan korupsi, kontradiksi dengan budaya hukum yang ideal-yang sepadu antar lembaga penegak hukum.

Hari ke hari, korupsi makin banyak dan menggurita. Padahal, lembaga penegak hukum yang ada sebenarnya sudah begitu powerfull dan dibekali dengan limpahan aturan. Negeri ini malah sudah sejalan dengan adagium Corruptissima re publica plurimae leges – Semakin korup sebuah republik, semakin banyak undang-undang. Masalah yang tersirat diatas mengarahkan kita pada suatu upaya reformasi hukum dan perubahan sosial. Dalam basis teoritis kita bisa merenungi abstraksi Friedman, yang menekankan pentingnya suatu kultur hukum (legal culture). Hal inilah sebagai basis pembentukan struktur sosial, tempat dimana semangat dan niat memberantas korupsi dibiakkan.
Yang menjadi persoalan saat ini adalah belum terbentuknya kultur hukum eksternal-termasuk internal-yang dianggap dapat memperbaiki kualitas pengembanan hukum (rechsboefening) nasional. Rentetan kasus diatas adalah contohnya. Akibatnya, berbagai kasus korupsi ini terus terjadi berulang-ulang dari waktu ke waktu.
Dalam mendorong itu, Friedman meletakkan kepercayaan yang lebih besar pada pentingnya kultur hukum eksternal (eksistensi, peran, pendapat, kepentingan, dan tekanan yang dilakukan kelompok sosial lain yang lebih luas), daripada kultur hukum internal (ide-ide dan praktik yang dilakukan para pengemban profesional-hukum) dalam menggalang tuntutan publik bagi penciptaan keadilan yang menyeluruh (total justice).

Dari kultur hukum eksternal itu eksternal (eksistensi, peran, pendapat, kepentingan, dan tekanan yang dilakukan kelompok sosial lain yang lebih luas), kondisi faktual yang paling relevan dengan pemberantasan korupsi hari ini adalah arahan langsung dari Presiden Jokowi, janji Kapolri Tito Karnavian, beserta tekanan publik untuk pengungkapan kasus Novel Baswedan. Yang (sayangnya) sampai detik ini belum mampu membawa titik terang dari apa motif dan siapa pelakunya. Hal ini mesti di pressure oleh seluruh unsur bangsa ini, sebab penyerangan terhadap Novel adalah penyerangan terhadap pemberantasan korupsi. Suatu noda besar yang mestinya disorot-utamakan penanganannya.

Insiden Novel mestinya dimaknai secara mendalam di jejak pemberantasan korupsi kita, hingga melahirkan langkah-langkah yang lebih antisipatif dan progres kedepannya. Kita dan kesemuanya yang bersama Novel Baswedan tentunya berharap, penanganan kasus ini tidak berbelit rupa. Notabene pertanyaan besar dibalik teror air keras tersebut harus segera mendapatkan jawaban. Suatu jawaban yang tidak memerlukan pertanyaan lagi, tidak memerlukan riuh lagi, dan justru membangkitkan semangat negeri ini untuk terus melawan korupsi. Mungkinkah itu terjadi?. Semoga saja.

Penulis adalah Alumni Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta

LEAVE A REPLY