Home / BERITA PILIHAN / Terlibat Korupsi, Sekda Kota Jayapura Menyerahkan Diri dan Mendekam di Lapas Abepura

Terlibat Korupsi, Sekda Kota Jayapura Menyerahkan Diri dan Mendekam di Lapas Abepura

Abepura, NusantaraPos – Akhirnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura, R.D. Siahaya menyerahkan diri kepada Kejaksaan Negeri Jayapura pada, Jumat (19/11/2017). Dan kini telah mendekam di penjara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura, Jayapura, Papua.

Menurut informasi, orang ketiga di Pemerintahan Kota Jayapura itu akan menyerahkan diri pukul 16.00 WIT, namun sekitar pukul 18.30 WIT Sekda baru datang yang diantar oleh istri dan keluarga, kenalan serta pendukungnya. Saat datang Sekda mengenakan baju kemeja putih lengan pendek dan celana panjang hitam.

Setibanya di Lapas sempat ada ketagangan antara masa pendukung Sekda R. D. Siahaya dan wartawan karena masa pendukungnya Sekda R. D. Siahaya melarang wartawan mengambil gambar sebagai dokumentasi.

Malahan para pendukung Sekda R. D. Siahaya mempertanyakan kenapa harus ada wartawan yang meliput dan mengambil gambar/merekam ? Bahkan meminta wartawan untuk meninggalkan Lapas Abepura.

Dengan kondisi tersebut Ketua Tim Eksekusi sekaligus Kasi Intel Kejari Jayapura, Lukas Kubela meminta pengertian awak media untuk tidak mengambil foto/merekam Sekda R. D. Siahaya.

“Saya minta tolong rekan-rekan wartawan mengerti kondisi yang terjadi, karena tidak ada waktu lagi untuk eksekusi Sekda R. D. Siahaya,” ungkapnya kepada wartawan di Lapas Abepura, Jumat (19/11/2017).

Penasehat Hukum Sekda R. D. Siahaya, R. Anthon Raharusun, SH, MH, mengatakan, eksekusi ini wewenang dari Jaksa selaku eksekutor terhadap setiap putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Kaitannya dengan kasus Sekda R. D. Siahaya adalah pihaknya sedang dilakukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung (MA) dengan alasan hukum yang kuat.

Menurutnya, kalau tidak ada alasan yang kuat untuk PK, mungkin prosesnya tidak seperti sekarang ini, namun karena ada upaya hukum PK dan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh R.D. Siahaya dalam kapasitasnya Sekda Kota Jayapura, maka ini tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang baginya cukup baik dari Kejari.

Dari sisi itu walaupun ada PK, itu tidak menghalangi proses eksekusi, karena ketentuannya seperti itu, sehingga kalaupun baru dilakukan eksekusi, sebenarnya itu soal waktu saja, dan ini memang sudah waktunya walaupun ada permohonan PK, tetapi eksekusi harus dilaksanakan.

“Kaitannya dengan eksekusi, Saya pikir Sekda R. D. Siahaya cukup kooperatif,” katanya.

Menurutnya, kasus Sekda sebetulnya tidak menarik karena sebuah kasus hukum yang biasa saja, hanya saja karena ini berkaitan dengan seorang pejabat Sekda tentunya menarik untuk diberitakan. Apalagi dalam eksekusi ini terjadi penekanan-penekanan publik dari kelompok tertentu yang memang tidak berkeinginan untuk Sekda berada di luar terus, sehingga ini menjadi berita yang seolah-olah diblow up oleh media menjadi kasus yang menarik.

“Sebetulnya dari segi hukum ini kasus biasa saja, karena sebetulnya kasus korupsi itu hanya dua pasal, yakni kalau bukan pasal 2 ayat 1 maka pasal 3, hanya saja karena proses eksekusi ini berjalan cukup lama, dan itulah kemudian menjadi berita dan disertai tekanan-tekanan publik itu,” tandasnya lagi.

Meskipun eksekusi dilaksanakan, namun kalaupun ada kebijakan lain diluar itu, itu patut dihormati juga. Artinya R.D. Siahaya selama ini menjalani tugasnya sebagai seorang Sekda, karena mungkin ada kebijakan dari misalnya Walikota dan juga ada pengertian baik dari kejaksaan dalam memberikan waktu bagi R.D. Siahaya untuk menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan itu, sehingga itu baru terlaksana hari ini (kemarin,red) dan itu konsisten ditaati oleh Sekda R. D. Siahaya.

Kasus ini sudah empat tahun berjalan kan ? Tapi putusan MA nya kan baru turun tahun 2016 lalu, dan ada upaya hukum PK, maka hari ini baru dieksekusi,”imbuhnya.

Hal lain yang dirinya tekankan adalah dalam kasus yang sama, Jaksa tidak mengajukan upaya kasasi, ini tentunya menjadi pertanyaan besar, mengapa ada persoalan apa, sehingga Jaksa tidak mengajukan kasasi dalam kasus yang sama, hanya dengan alasan bahwa sudah lewat waktu. Ini patut dipertanyakan dan harus diselidiki, dan bila perlu Jaksa bersangkutan harus diberikan sangksi hukum yang tegas, sebab kalau berbicara mengenai penegakan hukum maka kita tidak boleh ada tebang pilih atau tidak bisa kita pilih-pilih orang lalu tebang.

Ditegaskannya, misalnya saja kalau seorang terdakwa dieksekusi dan Jaksa melakukan tugasnya selaku eksekutor, maka pertanyaannya adalah kalau Jaksa itu melakukan kesalahan dalam upaya hukum, maka siapa yang berwewenang untuk mengambil tindakan terhadap Jaksa itu. Jangan karena kita menganggap itu tugas-tugasnya Jaksa itu, sehingga Jaksa yang melakukan kesalahan itu terhindari dari sangksi-sangksi kedinasan.

“Kedepannya, kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi, karena saya pikir bahwa masih banyak kasus-kasus seperti ini yang belum juga dieksekusi,” bebernya.

Jangan karena pejabat, lalu kemudian didesak oleh orang lain lalu dieksekusi. Maka disini, kata Raharusun bahwa hendaknya penegakan hukum itu jangan dilihat dari status sosial seseorang , tetapi benar-benar dalam rangka penegakan hukum dan tidak pangdang bulu. Itu baru kita lihat penegakan hukum tidak ada kepentingan apapun.

Nah, dalam kasus-kasus sekarang ini, kita lihat saja bahwa ternyata orang sudah dihukum walau dalam kasus yang sama bebas tapi Jaksa tidak mengajukan kasasi, harusnya terhadap kewajiban seorang Jaksa bahwa ketika sebuah putusan itu terdakwa bebas, maka harusnya Jaksa langsung ajukan kasasi ke MA, tapi ini tidak. Ini yang disesalkan pihaknya, karena kasusnya Sekda R. D. Siahaya dilakukan kasasi ke MA.

Dirinya tidak berkepentingan apa-apa dalam menyoroti kasus seperti itu, namun jika dalam rangka penegakan hukum, maka tidak boleh ada tebang pilih. Pihaknya menghormati sebuah proses hukum, tapi pihaknya tidak bisa mentoleransi kalau ada proses hukum yang dilandasi dengan kepentingan-kepentingan tertentu.

Hal lain yang ingin disampaikan dirinya ialah kalau selama ini ada kelompok lain, katakanlah seperti Boy Markus Dawir, yang apa kepentingannya dalam memberikan statmen diberbagai media. Kenapa tidak ditelusuri Boy Dawir yang harusnya tidak lagi menjadi anggota DPRP, karena harusnya sudah mengundurkan diri dari anggota DPRP ketika mencalonkan diri sebagai Walikota Jayapura.

Sehingga persoalannya adalah apa kapasitas Boy Dawir memakai kapasitas sebagai anggota dewan. Itu yang patut dipertanyakan, karena apakah Boy Dawir masih berstatus sebagai anggota dewan atau tidak lagi.

“Orang yang tidak berhak sebagai kelembagaan memblow up diberbagai media. Kemudian apa urusannya dia dengan R.D. Siahaya sehingga memberikan tekanan-tekanan politik berupa mempressure Jaksa bahkan Kejaksaan Agung untuk melakukan eksekusi. Pertanyaanya adalah apa kepentingan Boy Dawir untuk melakukan langkah-langkah seperti itu. Kemudian tidak boleh ada intervensi antara lembaga legislatif dengan yudikatif. Ini tidak boleh,” tukasnya.

Dirinya sangat heran, karena seorang anggota DPRP yang tidak ada kepentingan yang berlebihan dalam kasus ini, tapi Boy Dawir memberikan perhatian. Namun, kalaupun ada kepentingan politik, maka bukan diarahkan ke R.D. Siahaya, karena R.D. Siahaya bukan rivalnya Boy Dawir dalam Pilkada Kota Jayapura lalu. Ini yang disesalkan pihaknya, karena harusnya Boy Dawir juga mendorong kejaksaan untuk mengeksekusi orang-orang berstatus korupsi yang masih ada diluar lembaga.

Lanjutnya, kalau dilihat dalam kasus Sekda R. D. Siahaya ini bahwa sebetulnya kerugian negara itu melebihi nilai proyek sebagaimana dalam putusan pengadilan. Dimana nilai proyek itu Rp 1,75 M sedangkan dalam putusan MA adalah kerugian negara Rp 2,4 M. Maka ini jelas Sekda R. D. Siahaya merupakan korban dari peradilan sesat.

“Kalau kita mau tegakan hukum, ini tidak boleh seperti ini, karena apa? Orang yang tidak menikamti uang satu sen pun menjadi korban peradilan sesat,” ujarnya.

Sekarang kita lihat bersama bahwa apakah Sekda R. D. Siahaya ini dalam hal korupsi merugikan negara dan kedua apakah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi. Kalau tidak ada unsur itu, kenapa Sekda R. D. Siahaya harus dihukum. Ini yang dinamakan peradilan sesat dalam kasus batik Kota Jayapura.

Pasalnya, dalam kasus ini, ada pimpinan perusahan dan orang yang mengerjakan proyek itu, tapi mereka ini tidak disentuh. Ini pertanyaan besar, karena kenapa proses hukumnya tidak berjalan. Jangan karena seorang pejabat menandatangani SPM lalu dihukum. Demikian Sekda hanya menandatangani SPM dari proses administrasi yang sudah berjalan sebelum R.D. Siahaya menjabat sebagai Sekda Kota Jayapura.

“Pertanyaannya kalau Sekda menandatangani SPM lalu ditangkap, maka harusnya semua pejabat di negara ini ditangkap karena mendatangani SPM,” terangnya.

Sudahlah, ini menjadi pelajaran bagi penegak hukum di Papua supaya tidak lagi menggunakan kewenangannya untuk mengkriminalisasi seseorang, hanya karena ini menegakan hukum yang sebetulnya kalau dilihat ini bagian dari tebang pilih dalam penegakan hukum.

Ditanya soal apakah ada pelaku lainnya dalam kasus korupsi ini, kata Raharusun bahwa semestinya ada, karena kita lihat saja bahwa proyek batik ini merupakan proyek milik siapa, siapa yang mengerjakan proyek, lalu orang-orang siapa saja yang terlibat dalam proyek itu, apakah Sekda R. D. Siahaya yang mengerjakan proyek itu, tentunya tidak, karena sebetulnya Sekda R. D. Siahaya hanyalah seorang pejabat yang menjalakan perintah undang-undang dengan menandatangani SPM pencairan dana proyek batik itu..

“Kalau Sekda R. D. Siahaya tidak menandatangani SPM tentunya itu salah, karena itu perintah undang-undang harus ditandatangani SPM supaya proses pencairan dana bisa dilaksanakan, dan proses administrasi berjalan dengan baik, sehingga kalaupun ada kerugian negara Jaksa harus buktikan,” tandasnya.

Satu hal yang harus dicatat, dalam putusan MK bahwa yang namanya kerugian negara, itu harus sifatnya kerugian nyata dan tidak boleh ditafsirkan secara sepihak. Nah dalam kasus Sekda R. D. Siahaya, Jaksa menghitung kerugian negara sendiri, inilah yang berbahaya sebab yang berwewenang melakukan perhitungan kerugian negara adalah BPK RI, bukan Jaksa dan ini banyak terjadi di pengadilan dimana Jaksa sendiri yang menghitung kerugian negara. Ini yang berbahaya dalam penegakan hukum.

Bahkan dalam UU No 30 Tahun 2014 menyangkut administrasi pemerintahan menyebutkan bahwa proses administrasi itu tidak boleh dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Itu jelas, makanya harus ada temuan, harus ada rekomendasi dari BPK RI yang melihat bahwa ada indikasi kerugian negara barulah diserahkan kepada aparat penyidik untuk melakukan tugas-tugas penyidikan sampai penuntutan hingga pada dijatuhkannya hukuman tetap pengadilan.

“Saya sangat heran disini karena banyak sekali proses penegakan hukum berjalan sesuka hati dan sesuka Jaksa. Ini sebuah koreksi. Saya berikan apresiasi kepada Kepala Kejari karena melakukan perbaikan diinternal Kejari. Jadi kalau Jaksa-Jaksa nakal itu harus ditindak dan Jaksa yang seringkali jadikan pejabat itu ATM harus ditindak, itu tidak boleh dibiarkan karena merusak itu,” tukasnya.

Sementara itu, Anggota DPRP, Boy Markus Dawir, menandaskan, dirinya mewakili rakyat untuk menyuarakan keadilan, sebab disini Mantan Direktur RSUD Dok 2 Jayapura, Jhon Ibo sudah dieksekusi masuk penjara, lalu kenapa Sekda R. D. Siahaya tidak bisa dieksekusi.

“Enak sekali Sekda R. D. Siahaya kalau tidak dieksekusi, ini ada apa?,” Tanya Boy Dawir.

Meski demikian, dirinya meyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejari Jayapura bersama jajaranya karena telah mengeksekusi Sekda R. D. Siahaya, karena Jaksa sudah mendudukan posisi hukum secara baik terhadap semua terpidana yang ada, dan kedepannya akan terus bekerjasama dalam penegakan hukum.

Menjawab pertanyaan Anthon Raharusun, Boy Markus Dawir menyatakan, pasca Pilkada Kota Jayapura, dirinya telah kembali diaktifkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai anggota DPRP, karena dirinya dinyatakan oleh KPU bahwa tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Walikota Jayapura, sehingga dirinya kembali sebagai anggota DPRP dengan SK Menteri Dalam Negeri No 161.91 – 3249 Tahun 2016 tentang pembatalan keputusan Menteri Dalam Negeri No 161.91-10328 Tahun 2016 tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

“Salah satu tugas dan fungsi dewan adalah mengawasi kinerja Kejaksaan,” pungkasnya.(Nls/Hari)

Check Also

Batam Peringati Hari Jadinya ke-188

Nusantarapos, -Paguyuban dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi  Batam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares