Kementan dan PBNU Bersinergi Demi Wujudkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

oleh
Kementan Amran Sulaiman dan PBNU Said Aqil

Jakarta, NusantaraPos- Kementerian Pertanian hari ini menggelar nota kesepahaman (MoU) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengenai pengelolaan serta ketahanan pangan.

Acara penandatanganan MoU tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Ketua PBNU Said Aqil Shiraj.

“Mungkin ini pertama kali ada MoU antara Kementan dengan PBNU. Kami selalu merasa bagian dari PBNU, petaninya yang bergerak di sektor pertanian 80 persen. Ini luar biasa! Setelah kami canangkan kerjasama 4 bulan lalu sudah membuahkan hasil,” ujar Mentan Amran Sulaiman saat memberikan sambutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (30/11/2017).

Sebelumnya, Kementan dan PBNU sudah bersinergi dengan memberikan bibit jagung di lahan 10.000 hektar daerah Bengkulu Selatan dan memperoleh hasil tanam yang baik.

“Karena sudah MoU, kita naikan 10 kali lipat 100.000 hektar. Kalau itu ditanam dengan baik dan menghasilkan produksi, kita hitung-hitung bisa mencapai 3 Triliun,” jelas Mentan.

Awal tahun 2018, Kementan akan memberikan bibit kedelai kepada petani anggota PBNU di 9 kabupaten, yaitu Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Seluma, Muko Muko, Kaur, Kepahiyang, Rejanglebong, Pasir Panajam serta Ogan Komering Ilir.

“Ke depan kedelai, kami siapkan juga 10.000 hektar. Kita mulai bulan depan, kita persiapkan dari sekarang. Kita gulirkan dan kami yakin insya Allah berhasil,” tuturnya.

Tak hanya benih jagung dan kedelai, Mentan Amran Sulaiman menegaskan juga akan membantu memberikan pupuk, traktor, pompa dan escavator untuk para petani NU. “Pokoknya dimana saja kami siapkan pupuknya, siapkan benihnya. Kami berikan kepada masyarakat,” tandasnya.

Di saat bersamaan, Ketua PBNU Said Aqil Shiraj mengaku sangat bersyukur dengan kerjasama ini. Apalagi mayoritas petani di Indonesia adalah anggota NU yang masih hidup dalam ketidakmapanan ekonomi.

“Alhamdulillah ini yang saya tunggu, adanya kesepakatan dengan Kementerian Pertanian dan NU. Sangat tepat karena mayoritas petani warga NU, bukan petani pemilik lahan, tapi petani yang kerja keras di sawah,” kata Said Aqil Shiraj. (ARS)