Fakultas Perikanan Unmuh Kupang Beri Kuliah Umum Kelautan dan Perikanan

oleh

Nusantara Pos,-Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang menggelar Kuliah Umum Kelautan dan Perikanan dengan tema ‘Marine Protection’, pada Rabu, (20/12/17), pukul 09.00 wita di Auditorium Universitas Muhammadiyah Kupang.

Kegiatan dihadiri oleh ratusan citivas Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang Dengan Tema Yang Diusung : Marine Protection.

Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Kupang, Mubarak, S.ST.Pi, selaku pemateri menjelaskan, sebagian besar pasok ikan dunia berasal dari hasil pemanfaatan sumberdaya ikan di laut.

Namun lanjutnya, sejumlah negara dan perairan internasional dilaporkan telah menunjukkan tingkat yang berlebih (Over Fishing), sehingga tidak dapat ditingkatkan lagi.

Sementara itu, berdasarkan fakta fisik menunjukkan bahwa 2/3 wilayah Indonesia berupa laut, memiliki potensi perikanan yang memungkinkan menjadi salah satu pemasok utama hasil perikanan dunia. Sebagai negara kepulauan, indonesia memiliki sekitar 17.502 buah pulau, dan panjang garis pantai 81.000 km dengan luas wilayah perairan di laut mencapai 5,8 juta km, yang terdiri dari perairan kepulauan dan teritorial seluas 3,1 juta km serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) seluas 2,7 juta Km, potensi perikanan laut indonesia diperkirakan sebesar 6.410 juta ton per tahun.

Untuk itu lanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan konsep Monitoring, Controling, dan Surveilenve (MCS) dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mubarak melanjutkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak mudah untuk diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi, seperti ;
1. Struktur usaha perikanan tangkap masih didominasi usaha kecil
2. Tingginya tingkat kehilangan/loses dari hasil perikanan
3. Dari sisi pemanfaatan sumberdaya ikan, belum terjadi keseimbangan, baik antara satu wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan WPP lainnya
4. Kondisi lingkungan sumber daya ikan di beberapa perairan laut, telah mengalami degradasi.

Akumulasi dari permasalahan ini diungkapkannya, adalah rendahnya produktivitas dan pendapatan nelayan sehingga menyebabkan maraknya praktik IUU ( Illegal, Unreported, Unregulated ) Fishing seperti penangkapan ikan tanpa mendapatkan izin resmi, menangkap ikan dengan cara yang bertentangan dengan kewenangan resmi, tidak melaporkan ikan hasil tangkapan kepada pihak yang berwenang, atau tidak melaporkan secara tepat dan penuh kepada pihak yang berwenang.

Sementara itu, Dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang, Siti Halija,S.Pi.M.Si menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam muqadimah sambutannya sebelum membuka prosesi kuliah umum.

Adapun tujuan dan maksud dari kuliah umum, yakni memberikan alternatif strategi penanggulangan IUU FISHING sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (sustainable).

Sedangkan gagasan utama yang dapat dipetik adalah ; pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha perikanan tangkap.

Maanfaat yang diharapkan setelah kuliah umum yakni: manfaat bagi pengambil kebijakan sebagai bahan masukan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah dalam hal menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan sekaligus sebagai informasi penting bagi masyarakat perikanan terutama nelayan penangkap ikan untuk dapat menjaga, melestarikan, agar potensi Perikanan NTT tetap bertahan secara efektif dan efisien serta berdaya saing tinggi, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan penangkapan ikan secara bertanggung jawab atau tidak melakukan praktik IUU Fishing.

Dalam menutup diskusi, pemandu diskusi, Susy Herwaty, ST.M.Si menyimpulkan bahwa, kekayaan dan potensi sumber daya alam yang besar juga mendapat tantangan dalam manajemen sumber daya perairannya. Posisi Indonesia terutama NTT berbatasan dengan negara tetangga, sering terjadi persinggungan dalam mengelolah sumber daya alam. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama antar beberapa negara guna mencapai kesepakatan dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, terutama untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat Indonesia. Ancaman yang lain berupa ilegal fishing dengan berbagai trik untuk mengelabuhi, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, proses perijinan yang kurang dipahami oleh sebagian besar nelayan dan berbagai ancaman yang lainnya. Karena itu dibutuhkan peran PSDKP agar praktek IUU FISHING tidak terjadi.

Muhammad Saleh Goro, S.Pi (Kasi Pengawas SDKP Provinsi NTT), dalam memberikan materi menjelaskan, kegiatan IUU Fishing bukan hanya dilakukan oleh kapal yang berizin namun juga kapal-kapal yang tidak berizin baik kapal asli bendera Indonesia, kapal bendera eks-asing maupun kapal kapal-kapal berbendera asing telah ditangkap sejumlah ribuan kapal illegal.

Dampak negatif dari kegiatan IUU Fishing diungkapkannya, sangat besar terutama dalam beberapa hal seperti :
1. Tekanan terhadap sumberdaya ikan dan lingkungan karena ketidaktaatan terhadap aturan pengelolaan dan juga kemungkinan terjadinya over eksploitasi
2. Penurunan tingkat produktivitas hasil tangkapan kapal-kapal legal
3. Kerugian negara dari pemasukan biaya Pemberian Ekspor Barang (PEB), tidak tercatatnya dalam statistik perikanan dan nilai ekonomis karena tidak mendarat di pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan yang telah diatur oleh pemerintah
4. Prinsip dasar dari tertib administrasi ini yakni agar terjaminan keselamatan dan kenyamanan nelayan selama melaut, dalam prosedur pemeriksaan yang kami lakukan seperti polisi pada saat menilang kendaraan baik beroda dua maupun yang beroda empat yang tidak memiliki STNK.

“Tahap pemeriksaan yang kami lakukan itu pemeriksaan LSO, SIPI dan SIKPI dan Dibantu oleh PPNS Serta Penegak Hukum Serta pihak lain yang mempunyai jalur koordinasi tugas seperti PSDKP,” ucapnya.

Di penghujung diskusi, Saleh Goro mengajak mahasiswa untuk tingkatkan mitra serta sinergitas antara pemerintah dan mahasiswa dalam memerangi Ilegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing serta ancaman destruktive Fishing dalam menjaga dan merawat laut, seperti yang telah diamanatkan dalam pilar pokok KKP RI : Mengukuhkan Pilar Kedaulatan, Pilar Keberlanjutan, dan Pilar Kesejahteraan demi Prospek Perikanan Tangkap NTT yang lebih unggul, berdaya saing serta bebas dari ancama diatas demi generasi mendatang.(Mar)