Upaya Hukum Subadi Mencari Keadilan Atas Salah Tangkap Polres Sleman

oleh

Sleman, NusantaraPos- Pasca insiden salah tangkap dan kekerasan yang menimpa Muh Subadi, warga Sleman. Hingga saat ini pihak korban yang masih mendekam di LP Cebongan, Yogyakarta. Korban masih menuntut permintaan maaf dan rehabilitasi nama baik atas hal yang telah terjadi padanya sejak Juni lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kuasa Hukum korban yaitu Djoko Susanto SH serta perwakilan media beberapa media dari Jakarta yang terdaftar di Mabes Polri berharap pihak Pengadilan Negeri dan Polres Sleman kembali membaca perkara no LP / 558 / VIII / 2016 tersebut secara cermat


“Kami sebagai Kuasa Hukum bersama keluarga korban menuntut ganti kerugian nama baik serta dikembalikan hak warga negaranya tidak sebagai tersangka, sedangkan untuk anggota polisi yang melakukan salah tangkap dan salah lidik katanya akan diserahkan ke proses internal Polri secara hukum yang berlaku,” ujar Joko kepada awak media di Yogyakarta, Sabtu (30/12/2017).

Sementara Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyatakan saat ini sedang berupaya menghubungi pihak pihak terkait, agar korban bisa segera keluar dan di pelajari lagi kasusnya.

“Sebenarnya polisi tidak boleh salah tangkap,” jawabnya.

Namun dia berjanji nantinya bagi anggota yang menyalahi prosedur akan mendapat hukuman sesuai kesalahannya.

“Akan diproses secara transparan,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Muh Subadi menjadi korban salah tangkap yang dilakukan anggota Polres Sleman 2016 atas perkara tahun 2004 dimana belum diberlakukan E-KTP namun saat itu M Subadi sebagai kepala dusun sedang mengerjakan permasalahan tanan di desanya.

Awalnya M Subadi diperiksa sebagai saksi namun hingga saat ini di jebloskan kepenjara dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan data KTP versi lama 2004 didusunnya.

“Keluarga saat ini mengalami luka batin yang sangat dalam serta M Subadi mengalami sindrome setiap kali di jenguk oleh istri dan Kuasa Hukumnya. Karena saat ini keluarga istrinya dan anaknya tak ternafkahi secara kemanusiaan akibat kelalaian hukum ini,” pungkasnya. (ARS)