Di Tengah Cuaca Ekstrem, Kementan Pastikan Stok Pangan Aman

by

Jakarta, NusantaraPos – Kementerian Pertanian bangun paradigma baru dalam pertanian Indonesia dengan memastikan bahwa produktivitas pangan tidak menurun bahkan dalam kondisi cuaca ekstrim yang tidak bersahabat terhadap petani. Salah satu terobosan yang dilakukan Kementan adalah mengubah pola tanam petani menjadi 2 kali lipat pada bulan Juli-Agustus-September. JIka biasanya petani menanam padi hanya satu atau dua kali dalam setahun, kini ditambah menjadi tiga kali dalam setahun.

Perubahan pola tanam tersebut terbukti dengan masih terus berlangsungnya panen di berbagai wilayah Indonesia pada bulan Desember. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, bulan Desember dan Januari dikenal sebagai masa paceklik atau masa sulit untuk produksi padi karena musim kemarau. Tapi kondisi masa paceklik ini diatasi pemerintah dengan memberikan berbagai solusi bagi petani, di antaranya rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung, sumur dangkal dan dalam serta membangun Rain Water Harvesting (RWH), dan juga bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang telah dibagikan kepada petani 300.000 unit hingga saat ini.

“Saya ingin sampaikan bahwa sudah saatnya paradigma yang lama kita tinggalkan. Sekarang pertanian Indonesia memiliki paradigma baru, yakni tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa panen. Hari ini ada Pak Setyo melihat bersama, ada juga dari Menko Perekonomian, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Yang ingin saya katakan, kita tiada hari tanpa panen, beras cukup bahkan surplus,” tegas Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada saat meninjau panen di Karawang (3/1/2018). Wilayah Karawang sendiri disebut siap panen seluas 5.695 Ha pada bulan Januari ini.

Selain Karawang, sejumlah wilayah lainnya di Indonesia juga terpantau telah dan siap melakukan panen. Berdasarkan pemantauan tim Kementan hanya untuk periode minggu pertama Januari 2018 saja, di pulau Jawa panen sudah mulai dilakukan di Jawa Barat (Karawang, Majalengka, Garut, Sumedang, Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, Subang, Bogor, CIrebon), Banten (Serang, Pandeglang, Lebak), DI Yogyakarta (Gunung Kidul), Jawa Tengah (Tegal, Semarang, Boyolali, Banjarnegara, Kudus, Cilacap, Purbalingga, Salatiga, Temanggung), serta Jawa Timur (Jember, Lamongan, Pasuruan).

Untuk wilayah Sumatera panen terpantau dilaksanakan di Sumatera Utara (Langkat, Deli Serdang, Simalungun), Sumatera Selatan (Banyuasin, Musi Rawas, Pagar Alam), Lampung (Lampung Tengah, Lampung Timur). Sementara Sulawesi, panen dilakukan di Sulawesi Tenggara (Konawe, Wawatobi, Kolaka Timur, Sigi), Sulawesi Selatan (Soppeng, Bone, Luwu), Gorontalo, Sulawesi Barat (Mamuju) dan Sulawesi Tengah. Panen juga sudah mulai dilakukan di Kalimantan Timur (Kukar, Penajam Pasir Utara), Maluku Utara (Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Tidore), Maluku (Maluku Tengah) serta Bali (Ginyar, Klungkung, Bangli). Titik panen diprediksi akan terus bertambah memasuki pertengahan bulan Januari mendatang.

Untuk memastikan petani dapat tetap melakukan tanam dan panen di tengah kondisi cuaca ekstrim, Kementerian terus melakukan pendampingan intensif dengan memerhatikan berbagai faktor, seperti pemilihan varietas unggul, pengaturan jadwal tanam, pemumpukan, serta pengendalian OPT. Pendampingan dilakukan sehingga petani yang selama ini hanya menanam satu atau dua kali, bisa ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali. Selain itu, produktivitas pun terus ditingkatkan, dari misalnya 5 ton menjadi 6 – 8 ton per hektare.

Produktivitas padi yang masih terjaga tersebut tercerminkan dari persediaan beras. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) Arief Prasetyo Adi menyebutkan persediaan beras di Pasar Induk beras Cipinang (PIBC) pada Senin (8/1) masih berada di level aman, yaitu sebanyak 32.000 ton. “Stok aman kira-kira ada di level 25.000-30.000 ton. Menurut perintah menteri dan gubernur, kami harus menjaga stok beras tetap aman,” kata Arief.

Paradigma baru juga tidak hanya diberlakukan pada komoditas beras, tapi juga komoditas-komoditas strategis lainnya. Cabai misalnya, Kementan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura memastikan stok cabai secara nasional aman di awal tahun 2018, yaitu di Januari sampai Maret. Dari data ketersediaan berdasarkan pantauan lapangan pada bulan Desember, cabe besar di Januari sekitar 102.153 ton, Februari 101.840 ton, dan Maret 101.855 ton. Sementara kebutuhan secara nasional di Januari hanya 93.331 ton, Februari 93.311 ton, dan Maret 93.645 ton. Sedangkan cabai rawit, ketersediaan di Januari sekitar 77.847 ton, Februari 78.090 ton, dan Maret 78.564 ton. Kebutuhan bulan Januari hanya 69.843 ton, Februari 69.861 ton, dan Maret 69.945 ton. Berdasarkan data tersebut, stok cabai besar maupun cabai rawit masih aman, bahkan surplus.

Produktivitas aneka cabai tidak mengalami penurunan signifikan meskipun di beberapa daerah mengalami intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Tingkat produktivitas yang terjaga dikarenakan penerapan teknologi yang tepat. Penggunaan sungkup plastik (rain shelter) merupakan salah satu teknologi yang cukup efektif saat musim hujan tiba. Tim Kementan juga bekerjasama dengan champion untuk mengatur pola tanam di wilayahnya masing-masing. Tingkat kepatuhan petani dan pelaku usaha dalam pelaksanaan pengaturan pola tanam yang telah disepakati sangat menentukan stabilisasi harga dan pasokan.

Meskipun tingkat produktivitas cabai terjaga, di beberapa pasar tertentu harga cabai rawit merah naik hingga Rp 65 ribu per kg. Padahal harga cabai di petani masih dalam kisaran normal. Per tanggal 8 Januari 2018, harga cabai rawit merah di tingkat petani Jawa Barat, seperti Bandung, Garut, Cianjur, Sumedang hanya sekitar 28 ribu – 32 ribu. Bahkan di Lombok Timur hanya Rp 25 ribu dan Wilayah Sulawesi seperti Jeneponto dan Enrekang hanya Rp 12- 18 ribu. Disparitas antara harga di tingkat petani dan beberapa pasar konsumsi ditenggarai terjadi karena kondisi hujan yang menyebabkan sistem distribusi cabai terlambat. “Untuk mengatasinya Kementerian Pertanian sudah bersinergi dengan BULOG, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan untuk menolong petani, sesuai perintah Presiden RI bahwa pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan petani, “ ucap Mentan pada acara Rapat Koordinasi Gabungan Ketahanan Pangan dan Evaluasi UPSUS 2017 (3/1/2018) lalu. (*/Humas Kementan)