Tahun 2017, LPSK Berhasil Memfasilitasi Restitusi 55 Orang Korban Tindak Pidana

oleh

Jakarta, NusantaraPos – Tahun 2017, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memfasilitasi restitusi (ganti rugi dari pelaku) kepada 55 orang korban tindak pidana.

Sebanyak 54 orang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang dan 1 lagi adalah korban tindak pidana dalam KDRT.

“Restitusi yang dibayarkan kepada korban mengalami peningkatan yang signifikan. Selain pelakunya dihukum penjara atau denda, pelaku juga harus memberi ganti rugi kepada korban. Tahun 2017 lalu kita memfasilitasi restitusi sebanyak 55 orang,” ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai saat jumpa pers di Kantor LPSK Cijantung, Jakarta, Rabu (10/1/2017).

Jumlah restitusi yang difasilitasi LPSK mencapai Rp 1.082.534.000. Jumlah tersebut akan bertambah dengan pembayaran restitusi bagi satu orang terlindung yang rencananya hari ini baru akan diserahkan di Lombok Tengah sebesar Rp 33 juta.

Untuk mendapatkan restitusi, korban harus mengajukan terlebih dahulu di pengadilan. “Ini sangat tergantung pada korban apakah mau mengajukan restitusi atau tidak,” lanjut Semendawai.

Sementara itu, jika pelaku sedari awal tidak punya uang untuk membayar, maka restitusinya akan diganti dengan hukuman kurungan penjara.

“Kalau pelakunya anak atau dibawah 18 tahun. Di PP ini ditegaskan yang membayarkan orang tua atau wali. Hartanya dapat disita atau dieksekusi untuk membayar ganti rugi,” terangnya.

Sementara itu terkait dengan fokus kerja tahun 2018, LPSK rencananya akan mendirikan perwakilan di daerah agar dapat merespon dengan cepat permohonan – permohonan para korban kasus tindak pidana di daerah.

“Kita harapkan ada 1-2 perwakilan LPSK daerah dapat kita bentuk. Kita tahu daerah operasional dari Sabang sampai Merauke. Dan akan sulit bagi LPSK apabila hanya mengandalkan SDM yang ada di pusat atau Jakarta ini,” jelasnya.

Di saat bersamaan, menurut Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, jumlah pelaporan tindak pidana ke LPSK tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. LPSK menerima 1.901 permohonan atau naik 10 % dibanding tahun 2016 yakni 1.720 permohonan.

“Paling tinggi adalah kasus pelanggaran HAM, kemudian korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Narkotika, seksual terhadap anak, penyiksaan dan pidana lainnya,” ungkapnya. (ARS)