LPSK : Layanan Psikososial Bagi Korban Kejahatan Belum Punya Payung Hukum

oleh

Jakarta, Nusantarapos – Layanan psikososial atau pemulihan kehidupan sosial sangat diperlukan bagi para korban kejahatan untuk melanjutkan hidupnya secara normal. Layanan psikososial bisa berupa pendidikan, pekerjaan dan pengembangan usaha.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi jembatan untuk memudahkan para korban mendapat layanan psikososial.

Dalan hal ini, LPSK bekerjasama dengan Kementerian, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya yang memiliki kewenangan agar menunjang hak psikososial korban.

Akan tetapi, layanan psikososial sampai saat ini tidak mempunyai payung hukum sehingga Kementerian atau instansi yang berwenang merasa tidak punya kewajiban untuk memberikan hak psikososial kepada korban. Selain itu, program khusus untuk korban kejahatan juga belum ada.

“Yang jadi masalah dalam pelaksanaannya pemenuhan psikososial ini yang tupoksinya menyangkut sandang, papan, pendidikan, belum memahami bahkan belum mengetahui. Akibatnya adalah di berbagai kementerian tadi tidak tersedia program yang khusus ditujukan untuk memenuhi hak program kejahatan,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai saat jumpa pers di Gedung LPSK Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (8/3/2018).

“Setidaknya program ini ditujukan untuk program kejahatan bukan orang miskin sehingga perlu dibuat untuk orang khusus. Ketika korban kejahatan membutuhkan program layanan psikososial, ia tidak perlu mencari surat layanan miskin. Sederhananya begitu,” jelasnya.

Sampai Februari 2018, LPSK telah 41 kali memberikan layanan pemenuhan hak psikososial. Dari jumlah tersebut, 25 diberikan kepada korban tindak pidana terorisme, 9 layanan bagi korban kekerasan seksual dan 7 layanan bagi korban tindak pidana umum lainnya.

“Contoh layanan korban kekerasan seksual terhadap anak. Kita memberikan layanan untuk dapat masuk ke sekolah. Biasanya anak ini banyak yang berhenti atau keluar sekolah. Biasanya anak malu dan akhirnya dicarikan sekolah baru,” terang Semendawai.

Di saat bersamaan, Kasubdit Pemberdayaan Manusia Kemenakertrans Mochtar Aziz mengatakan, sudah mempunyai layanan psikososial bagi para korban berupa pelatihan kerja di 301 balai pelatihan Kemenakertrans seluruh Indonesia.

“Kita punya fasilitas untuk itu dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlahnya ada 301 balai latihan, hampir di seluruh kabupaten ada. Target kami menyelesaikan pelatihan bagi 150 ribu orang,” ungkap Mochtar. (ARS)