Ada 2961 atau WNI yang Terdaftar di PANAMA PAPERS

oleh

Mengapa saya katakan pasti ada dosanya? Karena mereka semua menyembunyikan hartanya disana atau dibuat jadi saham, tanpa harta banyak atau saham yang cukup banyak tidak mungkin namanya bisa terdaftar di PANAMA PAPERS.

Di PANAMA PAPERS itu tempat persembunyian harta yang ilegal, bukan legal seperti bank pada umumnya atau perusahaan tbk yang dibuka untuk umum.

Jadi dari segi legalitas sudah bisa kita kaji secara garis besar ada atau tidaknya dugaan tindak pidana.

Berdasarkan hukum pidana, Minimal bisa dijerat dua pasal, yakni dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan dugaan tindak pidana Pengelapan Pajak.

Belum lagi jika kita telusuri sumber dananya darimana? apakah bersumber dari tindakan kejahatan atau kriminal? seperti contoh apakah ternyata hasil dari korupsi atau kejahatan lainnya ? ini sangat perlu ditelusuri.

Akan tetapi faktanya KASUS PANAMA PAPERS tidak ada yang diproses hukum, beritanya pun hilang bagaikan ditelan bumi, padahal kasus PANAMA PAPERS adalah kasus besar dan fatal bagi negara, karena yang pasti merugikan keuangan negara.

Jadi terkadang saya amati, banyak kasus korupsi yang seperti atau mirip makanan BASI yang diumpetin kedalam freezer dan dibekukan, disaat butuh baru dibuka,seperti contoh kasus yang sudah lama-lama bisa tiba-tiba ada baunya hingga dibongkar.

Belum dibongkar dan disimpan karena tidak ada yang berani memprosesnya, ini saya menduga banyaknya kasus yang saling menyandra dan tersandra.

Disini bisa saya sampaikan, hukum menjadi tidak ada kepastian dan tidak berkeadilan, jadi hukum tampak pilih kasih dan terkadang tampak politik diatas hukum.

Saran dan solusi dari saya jika ingin NKRI maju dan makmur, maka tidak boleh ada tindakan kejahatan yang tidak ada pidananya, semua tindakan kejahatan yang dapat merugikan keuangan bangsa dan negara harus diproses hukum, tidak boleh ada yang tidak diproses hukum.

Seperti kasus korupsi, baik itu ukuran besar ataupun kecil, semua harus diproses hukum dan diberantas sampai ke akar-akarnya, karena kasus korupsi bagi saya paling fatal.

Hukuman pidana mati dan hukuman pidana penjara seberatnya untuk para koruptor atau para penghianat negara dan atau para maling uang negara harus segera diterapkan.

Seperti koruptor besar misalnya terbukti korupsi Rp.1 miliar dihukum mati saja, dan dibawah itu hukum penjara selama-lamanya, bagi saya tidak boleh ada tawar menawar soal pemberantasan korupsi.

Karena hampir semua bagian negara menjadi rusak amburadul itu disebabkan oleh korupsi atau lengkapnya KKN.

Kemudian untuk mempermudah pengontrol keuangan negara dan rakyat saya sarankan harus segera menerapkan sistem semua BANK HARUS ONLINE DENGAN KANTOR PAJAK ATAU BADAN NEGARA, sistem ini juga tidak bisa tawar menawar lagi.

Mr.Kan Pengamat Hukum Dan Politik Independent.