KATO Desak Presiden Jokowi Ambil Alih Persoalan Transportasi Online

oleh

Jakarta, NusantaraPos – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Komite Aksi Transportasi Online (KATO) meminta Presiden Joko widodo mengambil alih persoalan sistem transportasi online yang tidak berpihak kepada para pengemudi transportasi online, baik roda 2 atau 4.

“Kami mendukung bapak Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki kesejahteraan pengemudi Gojek, Grab, Uber dengan cara membuat payung hukum. Pengemudi harus dilindungi. Saya mentargetkan satu tahun Undang-Undang ini selesai sebelum Pemilu,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat jumpa pers di LBH Jakarta, Jumat, (30/3/2018).

Menurut Said iqbal, perlindungan tarif, perlindungan hukum, dan kesejahteraan driver bagi pengemudi transportasi oniine sangat minim sekali.

“Pemerintah terkesan iebih memproteksi para aplikator atau pengusaha Grab, Uber, dan Gojek karena alasan penyerapan tenaga kerja tanpa memberikan periindungan tarif dan kesejahteraan bagi para pengemudi,“ ujarnya.

Lebih ianjut Said Iqbal mengatakan, yang harus diiakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah mendesak kepada para menteri agar segera membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan lnformatika, dan Menteri Ketenagakerjaan; yang intinya adalah memberikan periindungan dan kesejahteraan kepada para pengemudi.

“Daiam SKB 3 Menteri tersebut harus diatur nilai tarif bawah yang diterima oleh pengemudi Gojek, Grab, dan Uber. Seperti layaknya para buruh menerima upah minimum sebagai jaring pengaman agar tidak menjadi absolut miskin,” tegas Said Iqbal.

Dalam hal ini, KATO meminta agar setiap perubahan aturan tarif dan bonus yang dibuat oleh para pengusaha transportasi online wajib didiskusikan terlebih dahulu dengan perwakilan serikat pekerja pengemudi transportasi online.

“Jangan pengusahanya dibiarkan berlindung dengan definisi istilah mitra. Tetapi dalam prakteknya tidak menempatkan para pengemudi transportasi online tersebut sebagaimana layaknya mitra untuk merundingkan hak-hak mereka,” kata pria yang juga menjabat sebagai Governing Body ILO ini.

Seharusnya pengusaha transportasi online mencontoh pengusaha taksi yang juga menempatkan para sopir taksi tersebut sebagai mitra, tetapi para pengemudi tersebut berhak membuat PKB yang mengatur tarif, komisi, dan kesejahteraan para pengemudi.

“Sekali lagi, pemerintah jangan berlindung dalam aturan tentang lalu lintas yang mengatakan roda dua bukan angkutan penumpang atau manusia,” tegas Said Iqbal. Karena faktanya, dalam 3 tahun terakhir dengan kemajuan teknoiogi kendaraan roda 2 sudah digunakan sebagai aiat angkutan penumpang.

“Bagaimana mungkin negara membiarkan warganya tidak terlindungi oleh kepentingan para pemodal?,” terang lqbal.

Oleh karena itu, langkah langkah yang akan dilakukan oleh KSPI dan KATO adakah:

1. KSPI dan KATO akan melakukan judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jaian (LLAJ), agar menempatkan kendaraan roda 2 termasuk sebagai angkutan penumpang.

2. KSPI dan KATO mendesak agar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dal am Trayek agat segera direvisi. Dengan mengatur adanya tarif bawah, perlindungan, kesejahteraan, pemberian jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan), dan hal-hal lain yang mengatur tentang periindungan dari para pengemudi ojek online.

3. KSPI dan KATO mendesak agar pemerintah segera menerbitkan SKB 3 menteri dalam waktu 1 buian kedepan. Sebagai contoh, pemerintah pernah menerbitkan peraturan mengenai objek vital yang salah satu isinya melarang buruh meIakukan aksi di kawasan industri. Padahal peraturan itu tidak ada dasar hukumnya tetapi tetap dikeluarkan. Karena itu terkait, dengan transportasi online, juga tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan pesaturan hanya karena tidak ada dasar hukum.

4. KSPI dan KATO akan meminta DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Transportasi Online yang intinya mengakui keberadaan roda dua sebagai kendaraan angkutan penumpang umum dan ada tarif bawah penghasilan untuk para pengemudi transportasi online tersebut.

5. KSPI dan KATO akan meIakukan gugatan warga negara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri terkait; untuk meminta pengadilan menyatakan bersalah pada Tergugat yang telah mengabaikan nasib ratusan ribu pengemudi transportasi online.

Terakhir, KSPI dan KATO akan meIakukan aksi besar-besaran di seluruh wilayah lndonesia. “Mayday akan gerak 200 ribu massa,” pungkas Said.

Sementara itu, menurut Ketua LBH Jakarta Algifari,”Kalau mau mitra, dalam hukum porsinya harus setara. Setuju enggak pengemudi dengan aturan baru. Ini yang harus diatur negara. Sudah berapa tahun ini berjalan tapi belum diatur dengan negera. Seharusnya Undang-Undang ini dijadikan prioritas untuk negara, diutamakan dan mensejahterahkan teman-teman ojek online. Sehingga orang-orang yang berada di bisnis ini bisa jadi sejahtera. LBH Jakarta akan selalu memberikan dukungan,” tandasnya. (ARS)