Presiden LKPK Hadiri Pelantikan Pengurus di Malaka

oleh

Malaka, Nusantarapos – Presiden Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (LKPK) Indranas Gaho dan Wakil Antonius Aty Boy hari ini menuju Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pelantikan dan pengukuhan pengurus LKPK di Kabupaten Malaka.

Mereka hadir pada Jumat (13/4/2018), sekitar pukul 18.00 WITA dan disambut hangat oleh Jajaran PIMDA dan PIMKET Se-Kabupaten Malaka. Penyambutan pun dilakukan secara adat istiadat Malaka, NTT.

LKPK ini memang memiliki jajaran kepengurusan hingga tingkat Kecamatan. Pada acara Pelantikan dan Pengukuhan tersebut akan dikukuhkan  Pimpinan Daerah Kabupaten Malaka dan 12 Pimpinan Kecamatan Se-kabupaten Malaka dalam rangka pemberantasan korupsi di Kabupaten Malaka dengan hak dan peran sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun agenda pelantikan dan pengukuhan pimpinan daerah Kabupaten Malaka dan 12 Pimpinan Kecamatan Se-Kabupaten Malaka tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, 15 April mendatang dan akan dihadiri oleh Kejaksaan, Kepolisian, jajaran pemerintahan Kabupaten Malaka. Acara ini terlebih dahulu akan dibuka dengan adat istiadat Kabupaten Malaka.

Sehubungan agenda pelantikan dan pengukuhan tersebut, Presiden LKPK melalui via telpon selulernya telah meminta Polres untuk mengawal serangkaian acara yang hendak dilaksanakan. Namun, Presiden LKPK sempat kecewa lantaran Pemerintah Kabupaten Malaka belum menerbitkan surat keterangan keberadaan pimpinan daerah Kabupaten Malaka. Padahal, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Malaka, yakni Cq Kesbangpol Malaka untuk menerbitkan Surat Keterangan Keberadaan tersebut.

Namun demikian, Presiden LKPK menegaskan kepada awak media bahwa LKPK adalah lembaga yang berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal 15 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Dalam hal telah memperoleh status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar. Dengan demikian, pimpinan daerah dan Pimpinan Kecamatan LKPK Se-Kabupaten Malaka sah menurut hukum berdasarkan surat keputusan pimpinan nasional dan SK MenkumHAM.

Presiden LKPK menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Pemerintah Kabupaten Malaka, Cq Kesbangpol untuk menunda atau menolak permohonan surat keterangan Keberadaan yang telah diajukan oleh pimpinan daerah Kabupaten Malaka. Sebab tanpa surat tersebut, tugas dan perannya tetap akan dijalankan untuk memberantas korupsi di Kabupaten Malaka.

Surat keterangan keberadaan sesungguhnya adalah surat pemberitahuan bahwa telah berdirinya LKPK di Kabupaten Malaka dan Pemerintah Cq Kesbangpol Kabupaten Malaka wajib hukumnya menerbitkan surat keterangan keberadaan sebagai pemberitahuan.

“Dan apabila Pemerintah Kabupaten Malaka belum juga menerbitkan satu minggu kedepan maka pimpinan nasional akan meminta klarifikasi secara hukum tentang apa yang membuat Kesbangpol Malaka berikut dengan Bupati Malaka belum mengeluarkan surat tersebut. Sedangkan legalitas keabsahan LKPK adalah berdasarkan Surat Keputusan MenkumHAM serta bukan Omorganisasi abal-abal,” tegasnya. (YS/team)