Andi Arief Aktivis ‘Kardus’, Jika KPK Lambat Biar Polisi Saja 

oleh

Jakarta, nusantarapos.co.id – Lantaran pelukan mesra antara Prabowo Subianto dan aktivis mahasiswa era reformasi 98 Andi Arief di rumah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu, menjadikan polemik di angkatan tersebut.

Sebagian menilai perbuatan tersebut seperti lakon ludruk tontonan masyarakat di Jawa yang selalu berakhir ‘happy ending’ alias bahagia.

“Auman ibarat singa yang terluka Wasekjend partai demokrat ini pada detik-detik batas waktu pendaftaran calon Presiden bulan Agustus lalu yang dengan keras mengkritik Prabowo sebagai ‘jenderal kardus’ karena lebih mementingkan logistik dengan memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres dari pada faktor elektabilitas figur yang tinggi seperti AHY,” kata Adnan Rara Sina Sekretaris Jenderal Relawan Nasional 212 Jokowi Presiden Republik Indonesia (Renas 212 JPRI) dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (14/9) di Jakarta.

Ia juga menilai, Andi Arief sebelas dua belas dengan Prabowo yang di tudingnya ‘jenderal kardus’, karena Andi Arif juga ternyata ‘aktivis kardus’ ketika di panggil Bawaslu tidak berani datang.

“Kami juga mendengar kabar seperti yang pernah di lontarkan Faizal Assegaf (Progres 98) bahwa Andi Arief atas perintah SBY telah menggelar pertemuan khusus dengan Sandi di kawasan Menteng Jakarta Pusat beberapa pekan lalu untuk ‘aman’ kan Andi soal isu mahar 1 Triliun. Jika ini terbukti bahwa pengamanan itu ada maka ‘aktivis kardus’ memang layak buat Andi, sama saja dengan jenderal kardus,” ungkap Adnan.

Kasus mahar 1 Triliun ini dinilai sangat penting karena tak ingin meninggalkan legasi bagi generasi masa depan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia sekelas pilpres tak lebih dari sekedar urusan duit.

“Ada duit partai merapat,” cetusnya.

Tudingan Andi Arif yang menunjuk langsung hidung Ketum PAN Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR RI, Presiden PKS Sohibul Iman anggota DPR RI dan Fadli Dzon Wakil Ketua DPR harusnya tidak dianggap main-main.

“Konsekwensi politik dan hukumnya sangat berat bagi nama-nama yang di sebut dan terlibat dalam proses pemberian mahar Rp 1 Triliun ini karena sedang memegang jabatan politik kenegaraan. Andi Arief tak boleh main-main dengan kasus ini,” papar Adnan.

Mereka (Renas 212 JPRI) akan pro aktif menagih janji KPK untuk mengusut kasus ini dengan segera memanggil Andi Arief untuk di periksa.

“Jika tidak kami akan mendesak biar kepolisian saja yang mengambil alih dan membuka kasus ini secara terang benderang sebagai pembelajaran proses berdemokrasi baik politik maupun hukum,” pungkas Adnan.(JK)