Banyak Mafia Tanah di Daerah Pariwisata

oleh

Kupang, Nusantara Pos. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata, sebaiknya masyarakat menyewa tanahnya kepada investor. Bukan malah menjualnya.

Demikian yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penanganan Persoalan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional NTT, Yulius Salo saat memaparkan materinya dalam kegiatan Seminar Pertanahan bertajuk “Peluang dan Hambatan Penyelesaian Persoalan Pertanahan di NTT” yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTT, di Resto Celebes Kupang, Kamis (19/4).

Tanah, dijelaskannya, semakin hari semakin tinggi nilai ekonomisnya. Apalagi letaknya di daerah pariwisata.

Sehingga, menurutnya, menjadi rugi jika menjualnya.

“Orang jual bakso beli tanah, kita jual tanah beli bakso. Lu jual tanah habis lu mau pi tinggal di mana. Di gunung?. Pi sudah. Pi tinggal di gunung su ko angin tiup lu jatuh maso dalam laut,” ujar Yulius.

Terkait tanah ulayat yang berada di daerah pariwisata, Yulius menyarankan kepada para tokoh adat untuk menginventarisir tanah-tanahnya, mengingat selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tanah juga memiliki nilai konflik yang tinggi jika ada persoalan.

Apalagi di daerah pariwisata, kata Yulius, bermunculan mafia-mafia tanah untuk mencari uang dari investor.

Lalu mafia-mafia tanah itu, lanjutnya, berkongkalikong dengan investor menerapkan praktek-praktek neokolonialisme dan neoliberalismenya.

“Mafia tanah paling banyak itu di Manggarai Barat,” pungkasnya. (*MRT)