Beni Ramdani Harus Bisa Jelaskan Siapa yang Dimaksud Jenderal dari Hanura

oleh

Jakarta, Nusantarapos -Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Nomor 24/G/2018/PTUN-Jakarta tertanggal (26/6/18) yang mengabulkan perkara tanggal 22 Januari 2018 yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura dari hasil Munaslub II tahun 2018, oleh Ketua umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo, S. IP dan Sekertaris Jenderal Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. melalui kuasa hukumnya Advokat H. Adi Warman, S.H., M.H., MBA, sebagai penggugat lawan menkumham tergugat I dan DPP Partai Hanura tergugat intervensi, oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar yang masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mendapatkan reaksi positif dari para pengurus, kader dan simpatisan partai.

Oleh karena itu, Adi Warman sebagai Advokat mengutuk keras kejadian yang sempat menyita perhatian masyarakat atas kejadian yang terjadi.

“Ini akan merugikan partai Hanura sendiri.Dalam proses dimanapun pengadilan orang yang kalah pun dapat melakukan banding.Bukan berarti penundaan tidak berarti,” katanya Sabtu (7/7/18) di Kantor DPP Hanura Slipi Jakarta Barat.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pencalegan bukan dari kubu mana kubu mana.

Sedangkan terkait viralnya masalah kemarin tentunya ada koridor hukum untuk dilakukan oleh kader Hanura secara cerdas.

Di sisi lain Wisnu mengatakan, “Saya meminta Beni Ramdani untuk menjelaskan siapa yang dimaksud jenderal itu. Sebagai kader kami berharap penegak hukum segera menindak lanjuti.”

Yang dimaksud Jenderal tersebut apakah Wiranto ataupun Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo.

Mengenai masalah keuangan ia juga menyampaikan Munas tahun 2010-2015 sudah diterima dan disampaikan kepada Wiranto sehingga tidak ada permasalahan mengenai keuangan tersebut yang menjadi viral karena dari data yang diperoleh bahwa Beni Ramdani baru masuk sekitar satu tahun. (Joko)