oleh

BPD Wajib Tolak kegiatan Siluman APBDES Karena Mencederai MUSDES

Oleh: Abdullah Apa

Nusantara Pos. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Permendagri no. 110/2016).

BPD pula yang melakukan Musyawarah Desa (Musdes) bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal yang bersifat startegis. Sehingga apabila ada oknum-oknum yang mengintervensi dan atau menitip kegiatan ke RAPBDES, maka BPD dan masyarakat wajib menolaknya saat penetapan RAPBDES karena sangat mencederai fokus Musdes dan menyalahi kewenangan desa.

Penitipan kegiatan Intervensi dari pihak lain dalam RAPBDES, apalagi mengabaikan usulan masyarakat atau sampai menghilangkan usulan masyarakat, maka BPD sesuai fungsi, tugas dan sebagai perwakilan masyarakat bisa juga melaporkan ke penegak hukum karena ada indikasi KKN, karena diduga saat ini mulai banyak sekali titip dan intervensi kegiatan dari atas untuk keuntungan oknum dan kelompok-kelompok tertentu lewat APBDES.

Musyawarah Desa itu Forum Tertinggi yang ada di desa dan apa bila ada perubahan usulan harus di bahas kembali melalui Musdes.

Hasil Musdes kemudian disusun oleh tim penyusun berdasarkan daftar usulan masyarakat, RPJMDES, arah kebijakan daerah sampai nasional.

Daftar usulan masyarakat, tentu di sesuaikan dengan anggaran dan sepanjang tidak berlawanan dengan ketentuan regulasi. Maka, hukumnya wajib untuk dijalankan oleh pemerintah desa, berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat desa.

Masyarakat Desa dan BPD perlu jeli dan tegas terhadap pemerintah desa apabila ada indikasi program dan atau kegiatan-kegiatan yang muncul dalam RAPBDES di luar dari hasil musyawarah dan tertuang dalam berita acara. Maka hak masyarakat untuk menanyakan asal muasal kegiatan tersebut.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan daerah bukan berarti menitipkan kegiatan di desa-desa untuk dibiayai APBDES, tetapi lebih pada arah pembangunan yang tidak boleh berlawanan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sampai nasional.

Kepala-kepala desa juga harusnya tegas menolak jika kegiatan titipan dari oknum-oknum pemerintah apa lagi hanya bersifat arahan tidak resmi melalui surat.

Hal ini merupakan pelanggaran UU Desa soal kewenangan desa itu sendiri dan pertanggungjawaban moral kepala desa terhadap dokumen perencanaan dari hasil-hasil musyawarah bersama BPD dan masyarakat.

Mari Pendamping dan Pemerintah daerah kita memberikan ruang bagi desa-desa untuk mandiri. Untuk merencanakan dan membangunan sendiri desanya sesuai dengan kewenangan mereka. Apabila desa itu bisa maju dan mandiri, maka daerah juga akan maju dengan sendirinya.

Salam berdesa….!!!

Penulis adalah Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa di NTT

Komentar