oleh

C. Suhadi Mengapresiasi Partai NasDem Yang Menolak Caleg Mantan Koruptor

Jakarta, nusantarapos.co.id – Untuk mencapai pemerintahan yang bersih kita harus menolak praktek korupsi yang selama ini terjadi. Menjelang pemilihan calon legislatif 2019, mestinya partai politik tidak mencalonkan wakilnya yang sudah pernah tersangkut kasus korupsi (koruptor). Karena itu akan menciderai keadilan bagi masyarakat yang telah terdzolimi oleh para koruptor tersebut.

Meski begitu, Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya tetap membolehkan mantan narapidana korupsi tetap boleh nyaleg. Adapun MA telah membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

C. Suhadi yang merupakan advokat senior sekaligus caleg partai Nasdem mengapresiasi langkah partainya yang menolak caleg mantan koruptor.”Sebagai caleg saya mengapresiasi partai Nasdem yang menolak caleg mantan koruptor. Itu tanda Nasdem memang benar-benar ingin menampilkan kader-kader yang dari awal terbebas dari tindakan pidana korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual,” ujarnya dalam sambungan telepon, Minggu (16/9/2018).

Suhadi berharap untuk memperbaiki bangsa ini bukan hanya sampai di caleg 2019 mendatang, namun bisa diterapkan pada kontentasi di tingkat pemilihan Presiden, Gubernur maupun Bupati/Walikota. Karena seperti kita tahu di tingkat kepala daerah pun masih ada beberapa daerah yang kepala daerahnya merupakan mantan koruptor.

“Saya sangat prihatin dengan putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa caleg mantan napi koruptor tetap bisa mengikuti pileg 2019 mendatangi. Itu artinya MA masih memakai cara-cara yang lama dan tidak ada keinginan untuk membenahi negara ini dari bahaya korupsi,” katanya.

Dengan putusannya itu, lanjut Suhadi, MA seperti tidak mau berubah dalam penegakan hukum, yang nota benenya lembaga lain seperti KPU sangat mengapresiasi pada penegakan hukum malah lembaga hukumnya tidak peka dalam menyikapi perubahan. Sehingga terkesan MA melindungi pelaku tindakan pidana korupsi. Padahal akibat para pelaku korupsi tersebut masyarakat telah terdzolimi dan kemajuan sebuah negara menjadi terhambat.

“Saya berharap langkah partai Nasdem akan diikuti oleh partai-partai lainnya yang menolak mantan koruptor menjadi caleg 2019 mendatang. Agar negara kita ini benar-benar terbebas dari para pelaku korupsi, jika tidak dikuatirkan caleg koruptor yang ikut kontentasi pileg setelah terpilih akan melakukan hal sama dikemudian hari,” tutupnya.(HSY)

Komentar