Dua Pejabat DLH Kediri Diduga Lakukan Tindak Pidana Korupsi

oleh

Nusantarapos.co.id,-Aroma tak sedap menimpa di lingkup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri. Pasalnya, dua pejabat dari dinas tersebut diamankan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek yang berkaitan dengan pembangunan Taman Hijau Simpang Lima Gumul (SLG) tahun anggaran 2015/2016.

Arie Satria Hadi Pratama, Kasi Intel Kejari Kabupaten Kediri mengungkapkan, Kejari Kabupaten Kediri saat ini sedang menangani penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan Taman Hijau Simpang Lima Gumul (SLG).

“Dua orang yang dijadikan tersangka berinisial DD dan HD. Kejaksaan juga menahan satu orang rekanan, yaitu JP dari PT HUM. Rekanan yang beralamat di Makasar inilah yang mengerjakan proyek bermasalah tersebut,” terang Arie, Rabu (12/9/2018) kemarin siang

Saat ini, lanjut Arie, sapaan akrab Kasi Intel Kejari Kabupaten Kediri, ketiga tersangka telah ditahan. Kejari menitipkannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kediri sejak Senin kemarin (10/9).

“Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh ketiga tersangka.Bisa mark up, bisa ada yang tidak dilaksanakan. Itu materi penyidikan,” ungkapnya.

Sementara itu, papar Arie, jumlah pasti anggaran yang diduga diselewengkan oleh tersangka masih dilakukan perhitungan secara komperhensif oleh pihak Kejari.

“Meskipun begitu, pihak Kejari Kabupaten Kediri sudah memiliki perkiraan perhitungan kerugian daerah dengan adanya kasus penyelewengan anggaran perkiraan kurang-lebih Rp 700 juta,” paparnya.

Terkait barang bukti yang digunakan untuk menjerat ketiganya, Arie mengaku belum bisa berkomentar. Namun ia menegaskan pihaknya telah mendapatkan lebih dari dua alat bukti.

“Yang pasti pada saat penyidik menetapkan ketiganya sebagai tersangka, minimal dua alat bukti sudah dipegang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arie menambahkan, bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sejak awal 2018. Kemudian setelah itu, pada 2 Juli mulai melakukan penyidikan.

“Ketiga tersangka dijerat dengan sangkaan primer pasal 2 ayat 1 junto 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 34 ayat 1 KUHP.
Dan sangkaan subsider yang digunakan oleh pihak Kejari Kabupaten Kediri. Yaitu pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang 20 tahun 2001 junto pasal 64 ayat 1 KUHP,” pungkasnya. (mun/pan)

Sumber: Analisapublik.com