HUT ke-10, Peran LPSK Sudah Diakui Masyarakat

oleh

Jakarta, NusantaraPos – Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah menginjak usia ke-10 pada Rabu (8/8/2018) kemarin. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengenang pencapaian tersebut sejak awal berdirinya tahun 2008 silam.

“Memang di awal bekerja kita belum bisa melaksanakan tugas kita secara maksimal untuk saksi dan korban karena untuk perlindungan dibutuhkan hal-hal yang tersedia. Manusianya SDM tersedia atau tidak, anggaran, sarana prasarana, juga terkait dengan mekanisme tata cara. Di awal bekerja LPSK tahun 2008 semua itu tidak tersedia. Kita cuma punya Keputusan Presiden sehingga apa yang dilakukan LPSK pada waktu itu fokus untuk membangun institusi dalam rangka memastikan layanan itu tersedia,” ujar Semendawai saat jumpa pers di Kantor LPSK Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (9/8/2018).

Kini LPSK sudah memiliki gedung sendiri dan 274 personil yang dapat membantu menunjang pemenuhan layanan kepada para saksi dan korban.

Selain itu, keberadaan LPSK kini sudah diketahui dan dianggap oleh masyarakat luas. Terbukti dengan banyaknya permohonan yang diajukan ke LPSK.

“Selama 10 tahun LPSK ada perkembangan pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan LPSK. Darimana itu diketahui, salah satunya semakin banyak permohonan ke LPSK. Jadi dari tahun ke tahun permohonan yang masuk semakin meningkat. Jadi masyarakat sudah menyadari arti pentingnya LPSK,” ungkapnya.

Selama kurun waktu tersebut, LPSK juga sudah bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Kejagung, Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, Kepolisian dan lain-lain. Juga bekerjasama dengan perguruan tinggi serta pendamping korban.

“Ini sudah terbangun. Dengan kerjasama ini kita harapkan ada distribusi peran. Jadi tidak seluruhnya dikerjakan LPSK, sharing tanggung jawab khususnya hak psikososial kepada korban,” jelasnya.

Sementara dari sisi layanan, selama 10 tahun ini LPSK sudah memberikan layanan sebanyak 17810 Iayanan. Dari segi perkembangan hukum, adanya LPSK juga menjadi tanda bahwa proses peradilan pidana tidak hanya sebagai upaya menghukum pelaku, namun juga sebagai sarana korban nendapatkan haknya. Misalnya terkait restitusi (ganti rugi dari pelaku) dan kompensasi (ganti rugi dari negara), dimana adanya LPSK semakin membantu terlaksananya ganti rugi kepada korban.

“LPSK membuka pintu lembaran sejarah baru. Terjadinya pengakuan dan pembayaran yang terjadi khususnya yang ditangani LPSK,” terang Azkari Razak selaku Wakil Ketua LPSK.

“Belum lagi soal rehabilitasi kepada korban, yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Namun sejak ada LPSK mulai terpenuhi. Ini tentu perkembangan positif bagi korban,” pungkasnya. (ARS)