oleh

JPPD Diskusi ‘Ancaman, Dampak dan Antisipasi Money Politics Era Demokrasi Langsung’

JAKARTA – Dalam alam dan iklim demokrasi berjalan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kini dihadapkan pada ancaman potensi kejahatan demokrasi yang akan merusak iklim demokrasi di Indonesia, Money Politics atau politik uang menjadi momok yang menakutkan itu.

“Dalam beberapa waktu terakhir dibeberapa media baik online, cetak dan televisi banyak dan sangat marak informasi mengenai bentuk kejahatan demokrasi ini dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah beberapa waktu ini,” kata Titi Anggraini direktur Perludem saat diskusi publik bertema,”Melihat Bahaya, Ancaman, Dampak dan Antisipasi Money Politics di Era Tempat Waktu Demokrasi Langsung,” digelar oleh Jaringan Pemuda Peduli Demokrasi (JPPD) di bakoel kopi Cikini. Jakarta, Senin (30/7)

Adapun, diskusi Publik ini akan menghadirkan beberapa pemateri yang menguasai permasalahan ini, seperti Dr. Bayu Dwi Anggono dari Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember dan Titi Anggraini direktur Perludem

Titi Anggraini direktur Perludem menilai dalam hal ini tentu perlu mendapat perhatian khusus dari tiap-tiap individu dan entitas di NKRI, kita perlu mengupas dan melihat lebih dalam ancaman ini.

“Karena bentuk kejahatan demokrasi ini akan sangat berdampak kepada pembangunan negara bangsa ini kedepan,” ujarnya.

Penyelenggara pemilu faktanya masih mengalami permasalahan-permasalahan mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan sedemikian itu, karenanya penting memberikan pandangan dan masukan perbaikan iklim demokrasi kedepan, regulasi dan kebijakan yang telah ada dirasa belum cukup untuk mengatasi persoalan ini.

“Sehingga seluruh komponen masyarakat perlu memberikan solusi yang solutif dalam mengatasi persoalan ini,” jelasnya.

Pemilihan langsung dalam setiap event pesta demokrasi bertujuan untuk melibatkan peran serta masyarakat (baca: Rakyat) dalam menentukan sendiri siapa yang layak dan pantas menjadi

Bahwasanya, menurut direktur Perludem itu menjelaskan Pemimpinnya dan atau wakilnya dalam pemerintahan dan legislatif, namun pola-pola kejahatan demokrasi yang dimanivestasikan dalam berbagai bentuk tidak dapat ditolak oleh masyarakat sehingga ancaman ini menjadi semakin nyata dan menakutkan.

Titi menyarankan agar paradigmanya harus diubah, tidak boleh ada toleransi terhadap politik uang meskipun hanya satu kasus.
“Jika ada satu kasus pun yang melibatkan calon dan terbukti di mata hukum, maka ia harus didiskualifikasi, ia harus dibatalkan. Jadi kalau kita memandang bahwa politik uang adalah kejahatan luar biasa maka itu harus dimulai dari sana,” ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa ketentuan 50 persen plus satu untuk menjerat pelaku politik uang sebagai kategori terstruktur sistematis dan masif (TSM) harus dievaluasi. Sebab, aturan tersebut dapat menjadi celah bagi para politisi untuk melakukan politik uang.

Penyelenggara negara memang telah membuka ruang-ruang untuk menjadi media dalam upaya menyelesaikan persoalan ini, namun pada kenyataannya masih banyak persoalan politik uang ini yang dianggap belum mampu terselesaikan secara utuh, hal ini tentu perlu mendapat kajian- kajian yang lebih dalam guna perbaikan demokrasi kedepan.

Selanjutnya, kemuka Dr. Bayu Dwi Anggono dari Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember meskipun adanya lembaga-lembaga yang dibentuk seperti GAKUMDU, BAWASLU, DKPP dan MK serta lain sebagainya dalam praktiknya masih dirasa belum dapat menyelesaikan persoalan-persoalan terkait perbuatan money politi.

“Sehingga perlu penguatan dan perluasan kewenangan yang lebih luas sehingga dapat mencegah dan atau menyelesaikan persoalan untuk mencapai cita-cita demokrasi dan cita-cita hukum yang diharapkan,” paparnya

Jaringan Pemuda Peduli Demokrasi (UPPD) berharap kedepan dapat memberikan gambaran dan pandangan dari para tokoh-tokoh dan kaum intelektual di negara bangsa ini.

“Untuk dapat bersama-sama memikirkan upaya-upaya dalam menyelesaikan ancaman kejahatan demokrasi ini,”

Hal-hal pokok yang ingin dipehami adalah bagaimana pandan gan dari melihat bahaya dan ancaman money politic serta bagaimana pencegahan serta upaya penyelesaian yang bersesuaian menurut hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bagaimana masukan dan atau saran yang membangun dalam rangka penyelamatan demokrasi di negara ini kedepan.

Politik uang berbahaya bagi demokrasi di Indonesia, selain menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah, money politics juga melemahkan politisi dan institusi demokrasi sendiri.

“Di antara dampak terburuk dari praktik ini adalah politisi yang terpilih nantinya tidak lagi punya kualitas,” kata ahli Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Hukum Jember, Bayu Dwi Anggono.

Politik uang dalam kontestasi pemilu di Indonesia sudah sangat luar biasa. Setidaknya, kata dia, ada lima model politik uang yang harus diantisipasi.

Pertama, transaksi antara elite pemilik modal dengan pasangan calon. Kedua, transaksi pasangan calon terhadap partai politik. Ketiga, transaksi pasangan calon terhadap penyelenggara-penyelenggara pemilu.

Menurutnya, hal ini di antaranya ditandai dengan banyaknya penyelenggara pemilu yang dipecat oleh DKPP.

“Motif mereka bermacam-macam, mulai dari yang mengubah hasil suara, mendiskualifikasi agar menjadi calon tunggal, atau tidak merespons banyaknya pelanggaran atau kasus semisal money politics,” ujarnya.

Kemudian, keempat, transaksi pasangan calon dengan pemilih, dan kelima, transaksi oknum kepala daerah dengan hakim konstitusi.(NIK)

Komentar