Kelompok Orang Yang Menahan MV Neha Ciderai Maritim Indonesia, Kapolri Diminta Untuk Bertindak

oleh
Kuasa hukum kapal MV Neha Chandra Motik, pemilik kapal MV Neha Raef S. Din dan juru bicara pemilik kapal MV Neha Patrich Pelenkahu saat memberikan keterangan pers, Jumat (08/06/2018) kemarin.

Jakarta, NusantaraPos – Di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) salah satu program andalannya adalah poros maritim, Presiden sangat ingin agar Indonesia menjadi poros maritim dunia. Namun program tersebut akan sulit dicapai jika di lapangan masih terdapat oknum ataupun orang-orang yang merusak citra kemaritiman Indonesia.

 

Salah satunya adalah insiden penahanan kapal kargo MV Neha berbendera Djibouti yang dilakukan oleh sekelompok orang hingga menyebabkan kapal tersebut tidak bisa berlayar dalam waktu yang cukup lama.

 

Chandra Motik selaku kuasa hukum pemilik kapal MV Neha mengatakan saya tak mengerti apa maksud sekelompok preman tersebut yang  merusak reputasi pelayaran Indonesia.

 

“Ini tidak bisa dibiarkan. Aparat harus mengatasi kelompok preman tersebut, mereka juga mengancam program Poros Maritim yang digagas Presiden Joko Widodo,” ujar Chandra Motik, saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/6/2018) kemarin.

 

Chandra Motik yang juga Pakar hukum kemaritim ini mengungkapkan, sejatinya keamanan di pelabuhan harus menjadi prioritas utama, apalagi Indonesia sudah terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO (International Maritime Organization).

 

Menurut Chandra Motik, kapal berbendera atau flagship adalah perwakilan dari sebuah negara, sama dengan kedutaan besar. Jadi tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam kapal itu, apalagi sampai berbuat kriminal seperti mengancam kru kapal dengan berbagai senjata tajam dan senjata api.

 

Intimidasi terhadap awak MV Neha milik Bulk Blacksea Inc. berbendera Djibouti (kapal ini sempat bernama MV Seniha-S berbendera Panama) terjadi pada 7 Desember 2017 di Batam. Padahal kapal tersebut telah mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari KSOP Batam.

 

Seolah-olah tidak ada keamanan dan kepastian berusaha kepada perusahaan Bulk BlackSea Inc ini, padahal sudah mendapatkan SPB (Port Clearance) dari Syahbandar Batam. “Kapal ini juga sudah siap berangkat,” ungkapnya.

 

MV Neha yang sebenarnya sudah siap berlayar, tetapi sekitar 100 orang berpakaian preman tiba-tiba menaiki kapal. Mereka menyandera kapal dan mengancam awak kapal dengan menggunakan senjata tajam.

 

Chandra Motik menambahkan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui motif di balik penahanan kapal tersebut. Kelompok orang itu hanya mengatakan, kapal itu sudah mereka sita.

 

“Indonesia negara hukum, negara maritim, anggota Dewan IMO, kok ada tindakan seperti ini. Aparat harus bertindak tegas,” sebutnya .

 

Karena itu, ia berharap kepada aparat keamanan khususnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan perhatian terhadap perkara ini.

 

Sebagaimana diketahui, intimidasi terhadap awak kapal milik Bulk Blacksea Inc. sendiri awalnya terjadi pada 7 Desember 2017 di Batam.

 

 

Persoalan sempat terselesaikan, namun insiden serupa terjadi kembali pada 2 Juni 2018 sore dengan kembali memasang banner putusan pengadilan nomor 15. Padahal dengan adanya verzet nomor 75, putusan nomor 15 sudah tidak berlaku.

 

Padahal kapal yang sempat bernama MV Seniha-S berbendera Panama itu telah mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam.(Joko)