Lukas Menuntut Keadilan dan Kepastian Hukum Atas Kasus Pengelolaan Tambang

oleh

Jakarta, NusantaraPos – Sejak dilaporkan pada 15 November 2013, terhitung sudah memasuki tahun ke-5 proses pengusutan laporan dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan yang dilakukan Direktur Utama PT Putra Garuda Mas Raya, Virga Raya Damanik beserta Direktur PT Putra Garuda Mas Raya, Doni Mansen Aritonang kepada Kuasa Direksi PT Avetama Bapak dr. Lukas Budi Andrianto dalam tawaran kerjasama pengelolaan tambang pasir besi di Desa Adipala, Buton, Cilacap, Jawa Tengah.

Virga Raya Damanik & Doni Mansen Aritonang diduga telah menjadi sekomplotan penjahat yang sering melakukan penipuan, penggelapan dan pemalsuan dalam sejumlah proyek tambang pasir besi. Namun, keduanya selalu saja bebas melenggang tanpa pengusutan yang pasti.

Bahkan, meskipun Virga Raya Damanik dan Doni Mansen Aritonang sudah ditetapkan sebagai tersangka (bukti penetapan tersangka R/8198/12/2017/DATRO tanggal 14 Desember 2017), sampai kini keduanya tidak pernah diperiksa dan ditahan untuk diproses kasusnya.

Perlawanan hukum yang dilakukan Virga dan Doni lewat proses Pra-Peradilan (Prapid) atas status tersangka mereka pun telah kandas. Karena keduanya tetap dijadikan tersangka. Hakim juga menolak praperadilan yang diajukan Virga dan Doni.

Sampai saat ini, miliaran rupiah telah habis dikeluarkan oleh Lukas Budi selama proses hukum. Bahkan tidak ada kepastian hukum atas laporan bernomor TBL/4028/XI/2013/PMJ/DitReskrimum tertanggal 15 November 2013 itu.

Lukas Budi Andrianto dan kuasa hukumnya Hendrik Sinaga SH; Husen Peluk, DH dan Edi Ratno, SH, MH mengutarakan hal itu saat jumpa pers di Resto Batik Kuring, Lot 21, Jalan Jenderal Sudirman, SCBD, Jakarta. Senin (25/6/2018).

“Dengan itikad yang baik untuk melakukan kerjasama usaha, dilakukanlah perjanjian dihadapan notaris dan pengakuan kuasa usaha penambangan/Izin Usaha Penambangan dan dokumen lainnya untuk melakukan kerjasama tertanggal 27 Juli 2011”, kata Lukas Budi Andriyanto yang memulai kronologis pelaporan ke Polda Metro Jaya pada 15 November 2013 silam.

Kuasa Hukum Hendrik Sinaga SH juga mengatakan,” Telah menyelidiki bahwa bukti surat panggilan terlapor juga sudah terlampir dua kali panggilan gelar perkara tetapi (Virga dan Doni) tidak hadir. Jadi disini terlihat jelas terlapor tidak kooperatif,” pungkasnya. (ARS)