Masih Banyak Ditemukan Kapal Penangkap IKan Tak Berijin oleh Ditjen Perikanan Tangkap

oleh

Nusantarapos.co.id– Ditjen Perikanan Tangkap menggelar sosialisasi sekaligus penyerahan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Rabu (5/9)

Hal ini dilakukan karena hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menemukan banyak pelanggaran dalam proses penangkapan ikan terutama yang dilakukan oleh pemilik kapal diatas 30 GT. Bahkan dari September 2017 terdapat 1.636 pelanggaran.

Menurut Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pelanggaran yang sering dilakukan adalah terkait perijinan. Iapun berjanji akan terus melakukan penertiban kapal-kapal perikanan tangkap yang tidak memiliki ijin.

“Ternyata tingkat kepatuhan dari pelaku usaha perikanan tangkap sangat rendah dari berbagai macam sisi terutama dalam hal Pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan,” Kata Zulficar.

Lebih lanjut, menurutnya lagi, masih ada banyak yang memasukkan dokumen-dokumen yang banyak yang diperlukan dan tentunya harus segera ditertibkan. Salah satunya yang fundamental adalah terkait Laporan Kegiatan Usaha (LKU), Laporan Kegiatan Penangkapan/Pengangkutan (LKP), dan logbook penangkapan ikan.

Zulficar menargetkan ada 583 kapal diberikan SIUP dan SIPI. Untuk memperoleh izin tersebut, nelayan atau pelaku usaha perikanan hanya butuh siapkan tiga syarat,.

“Kesesuaian data produksi perikanan tangkap dengan ukuran kapal. Ada kapal besar tapi tangkapan ikannya 10 ton. Ini enggak betul, bisa merugikan negara dan ekonomi,” terangnya.

Untuk wilayah review yang saat ini telah dilakukan KKP meliputi beberapa titik wilayah Indonesia yakni adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

“Jumlah SIUP, SIPI, dan SIKPI yang telah direview jumlahnya sebanyak 656 dokumen, terdiri dari 46 SIUP, 583 SIPI, dan 27 SIKPI.  ini merupakan momentum untuk mengubah IUU Fishing menjadi LRR Fishing,”pungkasnya. (JOKO)