Money Politic Masih Mewarnai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018

oleh

Oleh : La Ode Erwin
11 Juni 2018

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung umum , bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil).

Pelaksanaan penyelenggaran pemilIhan kepala daerah serentak ternyata tidak sesuai dengan Sistim Penyelengaaran Pemilahan yang kita anut. Kenyataanya, dalam proses pelaksanan masih di warnai dengan menggunakan imbalan materi atau lebih di kenal dengan sebutan Serangan Fajar untuk memengaruhi wajib pilih, praktek semacam ini jelas sangat mencederai sistem tatanan demokrasi yang telah kita bangun selama ini.disinyalir dari kejadian OTT KPK (operasi tangkap tangan) terhadap beberapa calon kepala daerah terbukti bahwasanya Money Politic masih menjadi cara untuk mendapatkan jabatan. Sangat disayangkan ketika politik uang masih membudaya dan akan menjadi tradisi yang terus dianut oleh para penerus generasi bangsa maka kehancuran demokrasi tidak akan lama lagi.

Politik Uang adalah pemberian atau menyuap kepada wajib pilih utuk memilih sesuai dengan keinginan penyuap. Politik uang pada umumnya di lakukan oleh kader pengurus partai pilitik atau tim sukses menjelang hari pemilihan dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar memberikan suara kepada calon kepala daerah dari Parpol pengusung Politik uang ini pada hakikatnya menciptakan hasil pemilihan yang tidak adil dalam proses berdemokrasi yang akan berimbas buruk bagi masyarakat, pelaku dan pemerintah.

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Prof. DR.Yusril Ihza Mahendra, Defeinisi Money Politic ( Politik Uang ) sangat jelas yakni mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, kalau kasus money politic bisa di buktikan pelakunya dapat di jerat dengat Pasal tindak Pidana biasa, yakni Penyuapan. Yusril Ihza Mahendra menggambarka Money politic adalah salah satu tindakan penyuapan berupa uang atau barang yang di tukar dengan posisi atau jabatan yang bertujuan untuk memperoleh suara dari para pemilih yaitu masyarakat yang mengikuti pemilu agar dapat terpilih dan menduduki jabatan yang di inginkan, money politic dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dengan memiliki berbagai maksud dan tujuan dilakukan dengan sadar dan terencana dengan baik.

Potensi kecurangan dalam penyelengaraan pemilihan tidak sepenuhnya dapat kita hindari tapi kita dapat meminimalisir mencegah kecuranngan dengan cara mensosialisasikan dampak Money Politic dan meningkatkan peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar lebih signifikan dalam menjalankan tugasnya. Serta yang paling penting lagi adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk memerangi kejahatan money politic harus lebih seliktif dalam menentukan pilihan, memilh sesuai dengan hati nurani apabila semua peranan ini di aplikasikan secara baik oleh Bawaslu dan Masyarakat yakin dan percaya akan terciptanya Pemilihan yang Demokratis melahirkan pemimpin yang Jujur dan Amanah.