oleh

Nur Suhud Sarankan Program Kerja Dapil VII Jatim Pindah Ke Pacitan

Nusantatarapos.co.id,- Kegiatan sosialisasi penanggulangan pengendalian penduduk di STKIP Pacitan mendapat sambutan marak. Disela acara itu dalam menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai pengendalian penduduk, Nur Suhud menjelaskan ,”Tradisi di Indonesia masih lemah, kita masih sering seolah olah pemerintah tidak pernah kita lempari tanggung jawab.

Ketertiban harus tunduk pada kesejahteraan sosial dan tanggung jawab untuk perdagangan mana yang tidak diijinkan, Kedua mengatur tentang jenis usaha apa yang diperbolehkan dilokasi itu,dan umunya warga negara kita tiba-tiba taat atau dipaksakan taat terhadap peraturan daerah tersebut tanpa melihat ada kelemahan dan tidak mengabdi pada kesejahteraan sosial justru dibalik.

Kesejahteraan sosial disuruh mengabdi pada ketertiban umum , padahal kalau belajar pada institusi negara dan belajar pancasila dengan benar insyaallah ketertiban umum harus tunduk kepada kesejahteraan sosial. Peraturan daerah tentang kesekjahteraan sosial dan peraturan daerah tentang perlindungan usaha rakyat kecil tidak ada kan di Pacitan ,nada tanya Nur Suhud. Melanjutkan pembicaraanya ,sayangkan teman pak Jon fera dulu itu sok hebat , biar suara saya ini didengar mereka, tdk apa apa disampaikan kepada Bupati, wakil Bupati , Pimpinan anggota dewan.

Sementara perwakilan BKKBN propinsi pengendalian penduduk propinsi Sofia Hanik (5/10/18) menanggapi pernyataan itu menjelaskan,”Kami mensosialisasikan kepada anak-anak sekolah ketika terjun dimasyarakat harapanya nanti sudah tahu situasi kependudukan di Jatim dan di Pacitan ,misalnya pernikahan dini ,kenapa sih kita menunda pernikahan dini perempuan 21 th laki-laki 25 th. Mengenai tanggapan perlunya perda perlindungan usaha rakyat kecil Hanik menjawab ,”Beliau sebagai anggota dewan yang tahu persis atas kewenangan itu ,kami hanya Sosialisasikan Pengendalian Penduduk Di tingkat Pelajar. Disi lain Eko Agus Kabid pengendalian penduduk BKKBN Kab.Pacitan menambahkan terkait perda perlindungan usaha kecil kami akan mensosialisasikan sambil menunggu masukan atau dukungan dari bawah maupun dari atas.”

Sehari sebelumnya juga diselenggarakan di SMA Punung yang dibuka secara langsung Kepala Sekolah. Acara Pengendalian Penduduk (DALDUK) dimulai dengan hiburan, menyanyikan Indonesia Raya dan doa. Dihadiri oleh Propinsi Sofia Hanik, Pengendali kependudukan Eko Agus Kabupaten Pacitan, beberapa caleg kabupaten Wilayah Punung, Ketro, Pacitan dan masih banyak lagi.
Acara ini pun dihadiri Nur Suhud Anggota DPR RI Tiga peiode Komisi IX Kesehatan dalam acara yang sama mensosialisasikan Program Pengendalian Penduduk Bersama Mitra Kerja Tahun 2019.

Sosialisasi ini akan diadakan secara berturut turut selama 3 hari dengan tempat yang beda.
saat penyampaikan pengendalian penduduk, Eko memaparkan akan keberhasilan menekan laju penduduk dengan KB 2 anak cukup

“Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan CSR di tahun 2017 masih diperingkat 0,20%. sedangkan di tahun 2018 mengalami keberhasilan atau penurunan 0, 19%.,” katanya.

Disisi lain, Nur Suhud memaparkan Bahwa ia adalah generasi ketiga duduk di DPR RI asal Pacitan yang sebelumnya yaitu:
Panggabudi era 70-an. Bahkan ia mengharapkan ada generasi baru dari SMAN/K di Pacitan ini menyusul ke senayan.

“Teman-teman saya banyak menyarankan progaram kerja dapil Jatim VII dipindahkan ke Pacitan yang masih diwilayah daerah pilih Jawa Timur III agar kemiskinan peringkat ke-VI diwilayah itu dapat segera diatasi dan banyak sekali saya memiliki program beasiswa gratis alias tidak bayar keluar negeri serta bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ke Jakarta tidak punya biaya hubungi saya dan ngak usah bayar sepeser pun. Kosan rumah saya di Jakarta dapat kita gunakan bareng bareng tinggal disana. Makannya ya sayur gori, tholo, tempe dan ikan asin,”pungkasnya.(MUJAHID)

Komentar