“Raperda Laporan pertanggung jawab (LPJ) APBD TH 2017 Di gelar di Gedung DPRD yang di sampaikan langsung oleh Bupati oku”

oleh

Baturaja Nusantarapos-Drs H Kuryana Azis.BUPATI OKU menyampai
kan Laporan Pertanggung jawab (LPJ) Pelaksanaan APBD 2017, dalam Rapat Paripurna penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten ogan komering ulu (OKU),pada Senin malam (09/07)

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD OKU Zapli Ipani yang didampingi sejumlah Wakil Ketua DPRD OKU Ny Indrawati dari Partai Demokrat, juga dihadiri Wakil Bupati Johan Anuar, Sekda Dr Achmad Tarmizi, Dandim 0403/OKU Letkol Arm Agung Widodo, Kasi Intel Kajari Baturaja Didit, Mewakili Polres OKU AKP Sumaryono serta sejumlah pimpinan SKPD, Camat se OKU dan Undangan lainnya.

Bupati OKU H Kuryana Azis menyampaikan dalam Raperda tentang Per tanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017,secara garis besar akan disampai kan mengenai realisasi APBD 2017. Realisasi Pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp 1,396 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjumlah sebesar Rp 172 miliar lebih. Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,220 triliun lebih. Pendapatan lain yang sah Rp 3 miliar lebih.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 sebesar Rp 1,18 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi sebesar Rp 847 miliar lebih. Belanja Modal sebesar Rp 338 miliar lebih. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 140 Juta lebih. Belanja Transfer/Bantuan Keuangan sebesar Rp 195 miliar lebih, Surplus Rp 14 milyar lebih. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp 94 juta lebih. Sementara untuk Neraca sampai dengan Per tanggal 31 Desember 2017 yaitu: Jumlah Aset sebesar Rp 2,775 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lainnya sebesar Rp 2,775 miliar lebih. Jumlah Kewajiban sebesar Rp 13 miliar lebih. Jumlah Ekuitas sebesar Rp 2,762 triliun lebih.

“Lebih lanjut”
Bupati menerang kan,untuk pelaksanaan APBD 2017 Kabupaten OKU mendapatkan predikat opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)RI perwakilan Sumsel yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketiga kalinya.

Dengan adanya opini wajar tanpa pengecualiaan (WTP) ini, maka diharap agar perbaikan kinerja terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih optimal terutama dari segi pengelolaan aset daerah,”katanya”.

Dengan adanya penghargaan ini, maka diharapkan agar ke depan opini BPK-RI perwakilan Sumsel dapat dipertahankan lagi.

Capaian yang diperoleh Pemkab OKU yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diharapkan dapat meningkat kan efisiensi, efektifitas, transparansi, media komunikasi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui fungsi pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah di Bumi Sebimbing Sekundang.

Bupati menyadari, bahwa apa yang telah dicapai pada tahun 2017 masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dan dambaan masyarakat secara umum, sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu Bupati mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para anggota Dewan, FKPD, seluruh perangkat daerah, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, jelasnya.

Namun demikian, Bupati OKU H Kuryana Azis menyampaikan rasa syukur karena pada pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2017 di Kabupaten OKU, dapat berjalan sesuai harapan, aman, terkendali dan kondusif.”jelas” Bupati.Subri