oleh

Tiga Teori Pemerintahan Negara

Mengenai pengertian tentang tiga teori kepemerintahan didalam suatu negara, yakni teori teokrasi, teori yuridis, dan teori kekuasaan.

Berikut dibawah ini menurut pendapat para pakar tentang ketiga teori tersebut dan berdasarkan pengamatan saya pribadi tentang ketiga teori tersebut, teori mana yang lebih cenderung digunakan oleh pemerintahan Indonesia ?

Sebelum saya memberikan pendapat tentang teori manakah yang lebih cenderung digunakan oleh pemerintahan Indonesia diantara ketiga teori tersebut ? Saya ingin menjelaskan terdahulu pengertian dari ketiga teori tersebut sebagai berikut.

Kesatu, pengertian teori teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip Ilahi memegang peran utama. Kata “teokrasi” berasal dari bahasa Yunani θεοκρατία (theokratia). θεος (theos) artinya “tuhan” dan κρατειν (kratein) “memerintah”. Teokrasi artinya “pemerintahan oleh wakil tuhan”.

Didalam pemerintahan Indonesia tidak cenderung menganut sistem teori teokrasi, adapun digunakan yang menyangkut bagian dari teori teokrasi seperti pada saat seseorang pejabat tinggi negara pertama kali dilantik harus melakukan sebuah sumpah atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun dari mereka yang sudah melakukan sumpah, pada akhirnya cukup banyak pejabat negara yang terbukti melanggar sumpah.

Perlu kita ketahui juga didalam pemerintahan Indonesia tidak cenderung menggunakan sistem hukum agama. Hukum agama dianggap hukum tidak tertulis ( unwritten law ) yang hanya kental dapat digunakan oleh beberapa provinsi yang memiliki status daerah istimewa dan sebagainya, selebihnya Indonesia cenderung menggunakan hukum tertulis atau hukum positif ( written law or positive law ).

Kedua, pengertian teori yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum baik secara tulisan yang telah disahkan oleh pemerintah ( undang – undang ) maupun secara lisan yang telah disahkan oleh masyarakat dan pemerintah.

Jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa. Maksudnya yaitu seseorang haruslah mematuhinya.

Didalam teori yuridis, hukum secara tertulis yang memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar adalah dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Sedangkan hukum secara lisan seperti hukum adat dan hukum agama yang akan datang memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar adalah dari pihak masyarakat.

Nah didalam sistem pemerintahan Indonesia juga tidak cenderung menganut sistem teori yuridis.

Indonesia lebih cenderung menggunakan sistem hukum tertulis atau hukum positif.

Adapun hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia seperti hukum adat dan hukum agama hanya dapat digunakan oleh beberapa daerah yang ada di Indonesia seperti hukum adat Bali, Aceh, Batak ( tapanuli ), Dayak, Bugis Makasar, Papua, Sunda, dan sebagainya.

Ketiga, teori kekuasaan, pengertian kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyat mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Secara umum kekuasaan negara dapat diklasifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi lembaga negara.

Kekuasaan negara menurut pendapat salah seorang pakar Ilmu negara Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga macam. Konsep Montesquieu dikenal dengan konsep Trias Politika. Ketiga kekuasaan tersebut sebagai berikut.

1) Kekuasaan Legislatif ( rule making fuction ) adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang.Ini yang bersifat mengatur peraturan-peraturan.

2) Kekuasaan Eksekutif ( rule application fuction ) adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Ini yang bersifat melaksanakan peraturan-peraturan.

3) Kekuasaan Yudikatif ( rule adjudication fuction ) adalah kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Ini yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan.

Menurut Montesquieu, ketiga jenis kekuasaan tersebut haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat pelengkapan (organ) yang menyelenggarakannya.

Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia atau HAM itu dijamin dan dipertaruhkan.

Dalam perkembangannya, meskipun ketiga kekuasaan ini sudah dipisahkan, ada kalanya diperlukan check and balance (pengawasan dan keseimbangan) di antara mereka, yakni setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.

Prinsip check and balance disebut ” the four branches ” legislatif, eksekutif, yudikatif, dan media.

Di sini, media dianggap sebagai kekuatan demokrasi keempat karena media memiliki kemampuan kontrol, memberikan informasi, dan transparansi terhadap perilaku dan kebijakan pemerintah maupun masyarakat.

Sedangkan kita ketahui saat ini yang terjadi di Indonesia para pemilik media massa rata-rata memiliki peran serta yang kuat dalam berpolitik.

Sehingga sering kali kita duga beberapa media massa sudah tidak sepenuhnya menjalankan fungsi kode etik jurnalistik.

Sesungguhnya Indonesia menganut sistem teori kekuasaan dan atau sistem teori trias politika. Akan tetapi, faktanya ajaran trias politika tidak diterapkan secara utuh dalam praktik kekuasaan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Trias politika yang dikembangkan di Indonesia cenderung menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Sedangkan konsep trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu yaitu pemisahan kekuasaan.

Dengan fakta demikian, pemerintahan Indonesia lebih cenderung menggunakan sistem trias politika campuran, karena pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya menjalankan sistem ajaran trias politika.

Berdasarkan factuality, didalam praktik menjalankan kepemerintahan, sering kali kita duga adanya saling intervensi di antara ketiga lembaga ekesekutif, legislatif dan yudikatif.

Dan juga kenyataannya di dalam sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia kita dapat melihat yang lebih cenderung dan cukup banyak berperan utama adalah partai politik dan koalisinya yang sedang berkuasa. Disinilah tampak yang lebih cenderung berperan utama adalah satu badan dan badan pendukungnya, Diarenakan banyak terjadi praktik pembagian kekuasaan.

Sebuah alasan yang kuat lagi, kenyataannya di Indonesia cukup banyak kasus yang sudah masuk kedalam proses hukum yang pada akhirnya tidak ada hasil yang sesuai dengan ilmu hukum dan unsur independent yang dimaksud dalam ajaran trias politika.

*Oleh Montesquieu dikemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak dipegang oleh satu orang atau satu badan, tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah satu sama lain*

Di tulis oleh : Kan Hiung

Komentar