Tokoh Intelektual Deiyai Nilai Bawaslu Provinsi Papua Tak Profesional

oleh
Tokoh intelektual Deiyai, Papua Kornelis Pakage, S.Km, M.Kes

Jakarta, NusantaraPos –  Tokoh intelektual Deiyai, Papua Kornelis Pakage, S.Km, M.Kes menilai kerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal itu terbukti ketika Bawaslu Provinsi memberhentikan sementara anggota Panitia Pengawas (Panwas) pilkada Kabupaten Deiyai.

“Adanya surat nomor 170/K.Bawaslu.Prov.PA/KP.11.00/IV/2017, Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai membuktikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah bekerja tidak profesional,” ujar Kornelis kepada Nusantara Pos di Jakarta, Kamis (1/8/2018).

Kornelis menilai jika yang dilakukan oleh Bawaslu Papua tersebut sangat bermuatan dengan politik.”Kami mengakui bahwa Keputusan Bawaslu Provinsi Papua tidak bekerja sesuai prosedural, tanpa teguran, pembinaan, pengkaderan dan penelitian telah memberhentikan tiga anggota Panwas Deiyai yakni Yulianus Takimai, Obeth Kotouki dan Melkias Badii,  tanpa alasan yang disertai bukti oleh bawaslu papua,”katanya.

Lebih lanjut Kornelis mengatakan kami menilai dibalik itu ada muatan politik karena dihentikan pada hari yang sama ketika ada sidang sengketa pilkada Bupati dan Wakil Bupati Deiyai di Makamah Konstitusi (MK). Sehingga di ruangan MK, Bawaslu Papua jadi mewakili anggota Bawaslu Kabupaten Deiyai dan tidak memberikan keterangan dihadapan hakim dan anggotanya di MK.

“Hal ini benar-benar membuat kecewa terhadap paslon yang sedang siap sidang di MK, karena Bawaslu Papua tidak memberikan keterangan seperti orang mono.

Kami publik menilai bawah Bawaslu Papua menciptakan suasana konflik terhadap rakyat Deiyai dengan cara dan tindakan muatan politik Bawaslu Papua, untuk itu kami siap memproses secara hukum yang berlaku di tingkat DKPP,” cetusnya.

Kami, tambah Kornelis, menilai tiga anggota Bawaslu Kabupaten Deiyai telah bekerja secara profesional dan tanggungjawab selama proses pilkada di kabupaten Deiyai. Hingga sampai penetapan Pleno KPU Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tanpa masalah aman dan terkendali.

“Hanya saja Bawaslu Papua yang belum pernah monitoring dan evaluasi kinerja anggotanya selama pilkada di Deiyai. Sehingga tidak tahu kondisi dan situasi pilkada Deiyai, namun Bawaslu Papua memaksa hadir di MK memberikan keterangan mewakili bawaslu Deiyai tapi buat apa jika tidak tahu masalah,” tutupnya.(Hari.S)