Jakarta, Nusantarapos – Konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu diperlukan saat ini, sebagai upaya mengontrol capaian dan anggaran pembangunan, agar pembangunan itu benar-benar dirasakan oleh rakyat. Untuk itu, MPR perlu kembali membuat GBHN.
“Ada tidaknya, amandemen atau tidak oleh MPR RI periode 2019 – 2024 mendatang, yang terpenting itu harus ada haluan negara, seperti GBHN, agar anggaran dan kontrol terhadap capaian pembangunan itu terukur dan terarah dengan baik,” Anggota MPR Ali Taher Parasong dalam diskusi di MPR, Senin (29/7/2019).
Pada kesempatan yang sama, pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Politisi PAN tersebut mengatakan, sekarang ini proses pembangunan itu tergantung pada janji-janji kampanye atau visi misi presiden.
Akibatnya proses pembangunan akan tergantung kepada presdien. “Jangan sampai anggaran di APBN itu tidak terstruktur, sistimatis dan masif untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.
Di pihak lainnya, Emrus mengingatkan agar GBHN dimaksud tidak mengatur secara detil terkait teknis pelaksanaan maupun besaran anggarannya. Sebab, pemerintah menjadi tak bisa berbuat apa-apa, tidak inovatif dan sebagainya. “Yang namanya GBHN itu hanya panduan garis besar untuk pembangunan,” katanya.
Selain itu, Emrus meminta MPR RI dan masyarakat mencermati pasal per pasal atau ayat per ayat dari rencana amandemen UUD NRI 1945 secara tersebatas tersebut, karena kalimat politisi itu bersayap.
