Yogyakarta, Nusantarapos.co.id- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan korupsi sudah menjadi akar. Hal itu terbukti dari banyaknya sejumlah pejabat publik yang terjerat kasus korupsi selama ini.
Anies menekankan, korupsi terjadi karena adanya sifat serakah dan memaksakan diri atas kehidupan yang berlebihan.
“Korupsi terjadi karena tiga hal yaitu karena kebutuhan, keserakahan dan sistem. Ketiganya yang dapat merubah sifat para pejabat dan sudah membudaya,” ujar Anies Baswedan dalam Diskusi Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah secara daring di Grand Tjokro Gejayan, Kamis (8/4).
Dalam diskusi yang diselenggarakan Diksi Milenial Yogyakarta tersebut Anies menjelaskan langkah yang diambil dalam pengelolaan pemerintahan di DKI Jakata.
Menurut Anies, ada lima hal yang dibutuhkan dalam pengelolan pemerintah yang anti korupsi yaitu integritas, akuntabel, kolaboratif, inovatif dan berkeadilan.
“Kelima hal itu dapat dikatakan budaya dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya korupsi karena dhasilkan dengan cara meruuskan secara bersama-sama,” jelasnya.
Orang nomer satu di Ibukota Negara itu juga mengugkapkan, korupsi dapat diurai atau diselesaikan dengan berbagai cara salah satunya dengan memberikan pendapatan yang cukup kepada para pejabat.
“Pendapatan ASN harus dapat dibuat setara dengan pendapatan lain atau dapat dikatakan cukup jangan sampai kurang. Karena bila kurang dapat dipastikan akan mencari titik rentan untuk dapat melakukan tindak korupsi,” ungkapnya.
Anies yang menjadi pembicara utama dalam diskusi yang dihadiri oleh para mahasiswa dan peraktisi kampus ini menginginkan para mahasiswa dapat menjadi contoh yang baik setelah lulus kuliah.
“Bila menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, yang berani mengambil langkah dan keputusan walaupun berada dalam situasi yang tertekan,” harapnya.
Sementar itu, Ketua Pukat UGM, Totok Dwi Diantoro berpendapat sama dengan pandangan Anies Baswedan, dimana menurutnya banyak situasi di mana kebijakan pemerintah menjadi peluang bagi para pejabat untuk melakukan korupsi.
“Seperti pembangunan infrastruktur yang tidak dengan peraturan undang-undang dan akhirnya dapat menjadi peluang untuk tindak korupsi,” kata dia.
Ia berpesan kepada pemerintah harus kembali kepada semangat integritas, jujur serta berupaya menghindari kemungkinan konflik kepentingan.
“Di sini peran pengawasan menjadi sangat penting, karena korupsi muncul setelah ada kewenangan besar, diskresi yang tidak ada pengawasan,” tutupnya. (AKA).
