Pangdam Jaya: “Perlu Pengamanan Sebelum dan Pasca Pemilu 2019”

Nusantarapos,-Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban setelah diadakannya pemilu 2019, Pangdam Jaya/Jayakarta, Mayjen TNI Eko Margiyono kembali mengingatkan para Komandan Satuan di jajarannya untuk tetap fokus pada rangkaian tugas pengamanan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang masih berlangsung dan pada tahapan perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Ia menekankan dalam pengamanan Pilpres dan Pileg masih panjang hingga penetapan pemenang oleh KPU Pusat dan sesudahnya.

“Pencoblosan sudah selesai, saat ini sudah pada tahap perhitungan suara oleh KPU, untuk Jakarta Timur dan Jakarta Utara belum menyerahkan hasil ke KPU,” jelas Mayjen TNI Eko Margiyono saat memberikan pengarahan kepada pejabat distribusi-C di Ruang Rapat Lantai IV Kodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (13/5).

Pangdam juga menjelaskan, KPU Pusat masih merekap hasil suara dari 34 Provinsi dan akan mengumumkannya pada 22 Mei 2019. Menurutnya, penetapan pemenang nanti, bisa saja ada pihak yang tidak menerima dan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau melakukan aksi demonstrasi. “Artinya tugas kita belum selesai. Kecuali pihak yang kalah bisa menerimanya, maka tugas kita selesai. Tapi itu hal sulit terjadi, sehingga tugas pengamanan masih panjang dan melelahkan. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi Prajurit agar tidak kelelahan dan tetap sehat baik secara fisik maupun psikisnya (mental),” imbuh Pangdam.

Kondisi tersebut sangat diperlukan oleh Prajurit Kodam Jaya, sehingga tidak mudah terpancing dengan aksi-aksi provokasi dari gelombang demonstrasi yang bisa terjadi. “Perlu adanya rotasi Prajurit yang bertugas, jangan hanya mengedepankan efisiensi saja, tapi tetap utamakan faktor kebugaran Prajurit, sehingga tugas pengamanan bisa berlangsung aman sesuai Protap,” tegasnya.

Pangdam juga menekankan agar setiap Prajurit Kodam Jaya dapat mengoperasikan fitur dalam Aplikasi Mobile Pengamanan yang sudah dimiliki. “Pada Pemilu yang lalu, masih ditemukan kesalahan saat pelaporan ke Command Center di Posko Kodam Jaya, sehingga mulai hari ini sudah dimulai sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut di Kodim Jakarta Pusat,” tegasnya lagi.

Dalam pengarahan tersebut, Pangdam juga menekankan pengaruh negatif perkembangan media sosial agar diwaspadai bagi seluruh Prajurit Kodam Jaya.

“Pengaruh negatif dari perkembangan media sosial harus disosialisasikan kembali ke Prajurit muda baik di level Tamtama, Bintara bahkan hingga ke level Perwira, sehingga para Prajurit tidak ikut-ikutan melakukan penyebaran hoaks di media sosial. Ingatkan kembali kepada Prajurit, bahwa politik TNI adalah politik negara, jadi siapapun presiden yang terpilih secara konstitusi maka dialah Panglima Tertinggi TNI, sehingga Prajurit Kodam Jaya harus bijak dan cerdas mengamati perkembangan pemberitaan di media, apalagi yang menyeret-nyeret TNI ke ranah di luar TNI,” pungkasnya. (EDTR)