Nusantarapos,-Dalam memperingati hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni mendatang, terutama beberapa saat ini yang makin meruncingnya polaritas masyarakat yang faktor pemicunya merupakan kesenjangan ekonomi, sosial, budaya dan kepentingan politik.
Menurut Sujatmiko, paham radikalisme dan terorisme di Indonesia mengalami pasang surut, mengikuti suasana. Ada saat-saat kritis. Salah satunya saat tensi politik yang meningkat.
“Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, bila dilaksanakan dengan benar, akan mendorong masyarakat saling menghargai sesama,” jelas Kasubdit Kontra Propaganda, Direktorat Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kolonel Sujatmiko dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jl Medan Merdeka Barat 9, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).
“Mereka, para penganut paham radikalisme pada dasarnya tidak menghargai ajaran leluhur. Ini jelas bertentangan dengan Pancasila,” katanya.
Untuk mengatasi radikalisme dan terorisme, tambah Sujatmiko, BNPT menerapkan pendekatan secara lunak. Yakni, dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi.
Hal ini, menurut hasil exit poll dan hasil dari Pilpres 2019 dari salah satu lembaga survei nasional menggambarkan terbelahnya masyarakat akibat elite politik menggunakan narasi politik identitas dalam setiap kampanye mereka.
Sementara, dalam hal pilpres 2019 yang baru dilaksanakan, saat ditelisik lebih jauh, menurut hasil survei tersebut, sebanyak 87 % populasi muslim dan 13% non muslim, sebanyak 49% muslim memilih paslon nomor urut 01 dan 51% memilih 02. Namun yang mengejutkan, 97% pemilih dari non muslim mencoblos paslon no 01 dan sisanya ke paslo 02. Hal ini terkonfirmasi dari hasil kemenangan telak pasangan 01 di daerah Bali, Nisa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua. Begitupun pasangan 02 meraih dukungan besar dari pemilih muslim di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
Di sisi lain, Sekretaris Deputi IV/Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Brigjen Mamboying mengatakan, yang dihadapi saat ini adalah tetap menjaga amanat yang dikandung oleh Pancasila, khususnya sila ketiga persatuan Indonesia. Pasalnya, persatuan diyakini menjadi kunci utama kekuatan bangsa.
“Demi menjaga persatuan itu, Kemenko Polhukam senantiasa menyampaikan hal-hal positif mengenai bangsa ini melalui media. Tujuannya agar NKRI bisa tetap terawat dan terjaga,” pungkasnya.
