Jakarta, Nusantarapos – Rencana pemindahan ibukota keluar Jawa khususnya di pulau Kalimantan, sepertinya mendapat penolakan dari berbagai kalangan, salah satunya pengamat perkotaan Amir Hamzah.
Menurut Amir, rencana tersebut seperti mimpi tanpa tidur. Pasalnya memindahkan ibukota tidak semudah hanya dalam perencanaan saja namun efek sosial, ekonomi dan pemerintahan serta lainnya. Begitu juga dengan faktor-faktor geostrategis dan Geofisika politik.
“Secara pemerintahan akan menimbulkan. Pemekaran di wilayah lain seperti kepulauan pulau Seribu. Yang selama ini secara administratif dibawah provinsi DKI, mau tidak mau akan menuntut dibentuknya di DPRD baru dan Pemerintahan daerah sendiri. Padahal kondisi lapangan belum menunjang,” kata Amir kepada Nusantarapos, Rabu (31/7/2019).
Hal ini, kata Amir, tentu akan membebani anggaran belanja daerah maupun pusat. Padahal disatu sisi kondisi perekonomian saat ini masih memerlukan suntikan dana untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.
Secara politik, Amir melihat, ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah Jokowi dalam bersaing dengan Anies Baswedan yang selama ini telah mendapat pengakuan dunia dari segala bidang.
“Karena pak Jokowi pernah berkata bahwa untuk mengelola Jakarta harus jadi Presiden dahulu, namun saat Anies menjabat beberapa tahun, sudah mendapat banyak pengakuan dunia,”ujarnya.
