Perdebatan Pilpres Makin Sengit, Buruh SPN Ikrarkan Pemilu Damai

Jakarta, NusantaraPos – Seluruh lapisan masyarakat terbelah di Pemilu 2019. Termasuk para buruh yang tergabung di serikat pekerja. Kendati membebaskan anggotanya menentukan pilihan, Serikat Pekerja Nasional (SPN) berharap mereka dan organisasi buruh lainnya tetap bersatu.

“Buruh agak terbelah soal pemilu. Ya pada prinsipnya hak politik masing-masing dan harapannya apapun pilihan politiknya, buruh tetap bersatu,” ujar Ketua DPD SPN DKI Jakarta Ari Azhari, ketika deklarasi pemilu damai di kantornya, Sabtu (19/1/2019).

Ari mengajak kaum buruh turut menyukseskan pemilu damai. Caranya dengan tak menyebar hoaks, mempolitisasi SARA, melakukan politik uang, serta mendukung aparat keamanan menjalankan tugasnya.

“Kita siap menciptakan iklim politik yang aman, damai, sejuk, patuh hukum. Siap berpolitik secara demokratis dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan konsep kedaultan rakyat,” tuturnya.

Di pesta demokrasi, SPN DKI sendiri pun berikrar untuk menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, UUD 1945, menjaga kerukunan umat beragama, serta menjunjung harkat dan martabat bangsa.

“Kami para buruh SPN DKI juga siap merawat keharmonisan hubungan antar warga negara, bertoleransi dan saling menghormati perbedaan,” jelasnya.

Terkait pilihan politik, SPN maupun para buruh hanya akan memilih calon pemimpin yang mengakomodir kebutuhan mereka, tak peduli siapapun orangnya.

“Harapannya siapapun yang menang paslon 01 atau 02, kesejahteraan buruh harus tetap diperhatikan,” ucapnya.

Terus Perjuangkan UMP DKI

Terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3.940.973, SPN DKI mengaku kecewa dengan jumlah tersebut, karena dirasa tak mencukupi kebutuhan hidup buruh. SPN bakal terus memperjuangkan upah layak buruh, dengan berbagai upaya terutama cara-cara yang damai.

“Di samping kami melakukan pendekatan dengan Pemprov, kita juga akan berafiliasi dengan serikat buruh yang ada di DKI Jakarta. Kami sebenarnya menghindari gerakan massa tapi kalau memang itu perlu dilakukan, kami akan lakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada,” tandas Ari. (RK)