Cegah Polusi, Anggota DPRD DKI: Selain Gage harus Ada Penghentian Penjualan Kendaraan Baru di Jakarta

oleh -

Jakarta, Nusantarapos – Penerapan program Ganjil Genap (Gage) pada hari pertama oleh Pemprov DKi disambut baik oleh semua pihak, tidak terkecuali anggota dewan DPRD DKI fraksi PPP H Maman Firmansyah.

Menurut Haji Maman, penerapan ganjil genap (Gage) yang berlaku saat ini sudah sangat baik. Namun alangkah baiknya semuanya itu di tambah lagi dengan adanya pelarangan penjualan motor dan mobil di Jakarta.

“Karena penyumbang polusi terbesar di Jakarta berasal dari asap kendaraan bermotor. Jika hanya dibatasi dengan ganjil genap, namun jumlah kendaraan tetap tidak berkurang. Itu artinya sama saja. Itu Sebabnya di harapkan adanya penghentian penjualan mobil dan motor baru di Jakarta,” ujarnya kepada Nusantarapos di ruang kerjanya, Senin (12/8/2019).

Maman mengaku, jika adanya penghentian penjualan mobil dan motor baru di Jakarta, maka hal itu akan bertentangan dengan pihak pemerintah pusat. Karena itu harus dikomunikasikan semua pihak,” kata H Maman kepada Nusantarapos di ruang kerjanya, Senin (12/8/2019).

Maman menegaskan, masalah pembatasan ini memang harus dilakukan. Karena beban polisi yang ditanggung oleh Pemprov DKI sangat besar.
Karena itu, dirinya berharap, pembatasan kendaraan tidak hanya penghentian, namun diterapkan pemberlakuan ERP bagi kendaraan yang berasal dari Luar Jakarta.

Sebab, tidak sedikit kendaraan yang berasal daerah penyangga banyak masuk ke wilayah DKI untuk mencari nafkah. ” Karena itu tidak ada salahnya, kendaraan dari luar DKI harus membayar jika berada di masuk di DKI. Karena beban polusi yang tanggung DKI sangat berat,” ungkapnya.

Comment