Tangerang, Nusantarapos – Kantor pelayanan publik milik pemerintah di Kota Tangerang, bersedia dan siap menjadi wilayah bebas korupsi (WBK).
Wilayah bebas korupsi itu dinilai dari 6 faktor utama yang terdiri dari manajemen perubahan, manajemen SDM, pelayanan publik, tata laksana, akuntabilitas serta pengawasan.
Kepala Seksi Lalu lintas status keimigrasian (Lantaskim) Imigrasi Kota Tangerang, Taufiq menegaskan pihaknya sedang berbenah dan berusaha memperoleh penghargaan WBK tersebut. Pembenahan itu disebutkannya dimulai dari penataan area publik sampai kepada proses pelayanannya.
“Pemohon paspor itu kami jadikan raja dan berusaha mengubah sekaligus menyadarkan kelompok aparatur sipil negara (ASN) itu merupakan pelayan publik,” kata Kasi Lantaskim Kantor Imigrasi Tangerang, Taufiq kepada wartawan di ruang kerjanya.
Meski diakui dalam mengubah pemikiran kelompok ASN tidak mudah, namun pria yang berlogat melayu itu menyebutkan hal tersebut sebagai tantangan yang harus diatasi.
“Saya dipindahkan dari Kota Medan ke Tangerang untuk menjadikan Kanim ini mendapatkan WBK dan akan saya buktikan. Melakukan kontrol ke bawahan sambil memberikan penerangan jika ada masalah merupakan tanggungjawab sebagai pemimpin. Pemimpin itu harus memberi contoh kepada bawahannya,” katanya.
Senada dengan Kantor Imigrasi Tangerang, Kantor Samsat di Ciledug juga menginginkan WBK di areanya. Kepala Samsat Ciledug, Herman menegaskan sangat berharap untuk mendapatkan penghargaan dari Kemenpan itu. Oleh sebab itu, pihaknya mengubah tata letak pelayanan publik tanpa sekat.
“Pengerjaannya dilakukan pada malam hari. Jadi tidak menganggu proses pelayanan kepada masyarakat yang sedang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sekat yang ada selama ini harus dihilangkan dan ASN itu merupakan pelayan dari publik,”tandasnya.
