Jakarta, NusantaraPos – Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019). Rapat dihelat guna mengevaluasi pembangunan kawasan perbatasan pada 2018, dan penajaman program prioritas pengelolaan perbatasan 2019.
“Rapat koordinasi ini momentum sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS), antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholder lainnya,” ujar Kepala BNPP sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
Pada 2018, imbuh Tjahjo, BNPP telah mengkoordinasikan capaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program pengelolaan perbatasan negara, antara lain bidang pengelolaan batas wilayah negara, penyelesaian outstanding boundary problems (OBP) RI-Malaysia, dan penegasan batas wilayah negara dengan pemasangan pilar RI-RDTL (Timor Leste) dan pilar RI- Papua Nugini (PNG). Lalu pembangunan jalur inspeksi dan patroli perbatasan (JIPP) RI-Malaysia, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan (hankam) berupa pembangunan Posal dan Dermaga Sei Pancang oleh Kementerian Pertahanan, serta pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara.
Di bidang pengelolaan potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan, telah dikoordinasikan capaian yakni penyelesaian regulasi tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, telekomunikasi, pembangunan perekonomian, konektivitas, sarana dan prasarana pemerintahan, serta peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan penguatan kelembagaan di kawasan perbatasan negara.
“Dan penataan administrasi kependudukan dan bantuan sosial masyarakat,” ucap Tjahjo.
Pemerintah sendiri telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 pos lintas batas negara (PLBN) terpadu dan sarana prasarana penunjang kawasan perbatasan. Tjahjo berharap agar gubernur, bupati, wali kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi lokasi pembangunan PLBN, memberikan dukungan.
“Antara lain dukungan koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepatan proses perizinan serta fasilitasi pembangunannya,” tutur dia. (RK)
