Jakarta, Nusantarapos.co.id – Penunjukan Pahala Mansyuri sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi secara sepihak tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berpotensi menyebabkan penurunan kepercayaan para pemegang saham minoritas di bank plat merah itu.
Sehingga hal tersebut mengabaikan hak dari pemegang saham minoritas. Demikian disampaikan Koordinator Asosiasi Pemegang Saham Minoritas Bank BTN (Apresiasi BTN) di Bursa Saham Indonesia, Surahman melalui keterangan tertulisnya, Selasa (26/11/2019).
Apalagi, lanjut Surahman, rekam jejak perusahaan-perusahaan BUMN yang dipimpin Pahala cenderung memiliki cenderung buruk, seperti PT Garuda Indonesia Airlines yang diambang kebangkrutan.
Bank BTN sendiri saat ini kinerjanya sangat buruk dimana hal tersebut tercermin dari laba BTN pada bulan Oktober 2019 yang hanya mencapai Rp 800 miliar dari target laba yang ditetapkan sebesar Rp 2,3 triliun.
Permasalahan lain di Bank BTN adalah tingginya NPL dan kredit macet yang tentu menguras dana bank tersebut.
Surahman berpendapat, dengan kompleksitas masalah kredit macet BTN yang berbaur dengan persoalan hukum, maka penunjukkan Pahala tentu sangat beresiko buat Bank BTN.
Karenanya Apresiasi mengecam keputusan Erick Thohir yang telah menunjuk Pahala sebagai Dirut BTN dan mendesak untuk menunjuk dan mengesahkan Yossi Istanto sebagai Direktur Utama Bank BTN dalam RUPSLB Bank BTN pada Rabu (27/11) besok.
Yossi Istanto saat ini merupakan Direktur Legal Bank BTN dan merupakan bankir asli Bank BTN sehingga diharapkan paham betul seluk beluk permasalahan hukum di Bank BTN dibandingkan Pahala.
Menurut Surahman, penunjukkan Pahala merupakan tindakan yang terlalu dipaksakan dan hanya merupakan bentuk arogans Erick Thohir yang merupakan representasi pemegang mayoritas.
“Kami dari pemegang saham minoritas, dalam pelaksanaan RUPS selama ini hanya menjadi assesoris belaka dan hanya menjadi stempel dari kepentingan pemegang saham mayoritas,” tegas Surahman.
“Untuk itu, kami dari kelompok menuntut kepada Menteri BUMN agar menjalankan agenda dan kepentingan pengelolaan Bank BTN sebagaimana visi Presiden Jokowi tanpa bermain-main dalam kepentingan politik,” pungkasnya.
