Mahasiswa Tuntut Menteri ESDM Bertindak Tegas Terhadap Praktek Mafia/Kartel Industri Nikel di Indonesia

NUSANTARAPOS, JAKARTA,-Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa dan Koalisi Mahasiswa Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gedung Kementrian ESDM pada Selasa (10/12) siang Jakarta Pusat.

Massa aksi yang awalnya berkumpul di kawasan IRTI Monas kemudian melakukan longmarch dan akhirnya berkumpul kembali di depan Kementrian ESDM, meneriakkan penolakan terhadap monopoli industry nikel Indonesia oleh mafia/kartel.

Dalam tuntutannya, Doni Manurung selaku koordinator aksi menjelaskan bahwa kedatangan mereka pada saat itu ingin menuntut menteri ESDM agar memberikan perhatian khusus terhadap dugaan permainan mafia-kartel dalam industri nikel Indonesia.
“Kita datang ke sini sebenarnya ingin mengadu kepada bapak Menteri ESDM, ingin melaporkan bahwa harta kekayaan rakyat Indonesia sedang dikeruk habis oleh para mafia. Kami sangat berharap pak menteri esdm tidak tutup mata akan kasus ini,” ujar Dony.

Selanjutnya menurut Dony, permasalahan proses tata niaga nikel di Indonesia ini sudah sangat parah dan kompleks. Salah satunya adalah persoalan dominasi dua smelter besar yakni Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Tsing-shan Steel Indonesia yang secara terang-terangan tidak mau menggunakan surveyor yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun malah menggunakan surveyor pihak luar untuk mengukur dan menguji kadar bijih nikel.

“ Kan pemerintah suudah menentukan mana saja Surveyor-surveyor yang harusnya digunakan dalam pengujian kadar bijih nikel, seperti Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindy, tapi pada kenyataan dilapangan smelter-smelter ini malah menggunakan surveyor lain yang bukan ditunjuk resmi oleh pemerintahan”

Dimulai dari penggunaan surveyor yang bukan ditunjuk langsung oleh pemerintah tersebut, smelter-smelter ini diaggap dapat juga mempermainkan hasil uji kadar bijih nikel.
“yaa coba tanya saja kejadian di lapangan saat ini, berapa banyak hasil bijih nikel dari penambang lokal yang dinyatakan berkadar rendah dan tidak mau dibayar oleh smelter-smelter itu” pungkas Dony.

Oleh karenanya, mereka menuntut kepada menteri ESDM agar segera meyelidiki kasus ini dan jangan takut untuk mengambil langkah tegas jika memang bukti-bukti telah lengkap.