Jakarta, Nusantarapos – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
POP Kemendikbud merupakan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penguatan Sumber Daya Manusia terutama para aktor-aktor pendidikan.
“Kita sudah lapor (Kemendikbud) dan belum ada tanggapan. Tadi pagi kita laporan,” ujar Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kasiyarno saat jumpa pers di Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (22/7/2020).
Padahal, Muhammadiyah sudah mengajukan proposal berjudul “Pengembangan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru Penggerak untuk mewujudkan perubahan pendidikan di Indonesia”.
Ada tiga alasan Muhammadiyah mundur. Pertama, Muhammadiyah memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga tidak patut dibandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam POP Kemendikbud.
Kedua, menurut Muhammadiyah kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas, karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan, dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapat bantuan pemerintah.
Sekedar diketahui, ada 186 organisasi penggerak yang telah lolos administrasi POP Kemendikbud. “Setelah pengumuman, hasilnya dari verifikasi itu tidak ada yang berubah. Dari 186 semuanya lolos. Itu artinya kalau verifikasi kunjungan ke lapangan nggak ada artinya itu. Apakah semuanya organisasi penggerak yang kompeten, yang kredibel, memenuhi persyaratan?” kata Kasiyarno.
“Kalau prosesnya masih seperti ini kita nggak akan lanjut. Justru kita menyarankan peninjauan ulang terhadap hasil evaluasi ini,” jelasnya.
Ketiga, Muhammadiyah akan tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru melalui berbagai program yang dilaksanakan Muhammadiyah, sekalipun tanpa ikut serta dalam POP Kemendikbud.
“Kalau kita di nomer-duakan dengan organisasi- organisasi tadi, yang tidak kredibel, pengalaman juga nggak ada, track recordnya apalagi. Ya kita nanti khawatir hasilnya dinilai masyarakat, enggak sesuai dengan harapan pemerintah,” tandas Kasiyarno. (Arie)
