Nusantarapos,-Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Silang Monas Jakarta, pada Senin 23 Pebruary 2019 ini dimulai dengan upacara dan dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Warih Sadono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat.
Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani bertujuan agar aparat penegak hukum bisa melaksanakann tugas sebaik-baiknya, namun tetap mengutamakan pendekatan kepada masyarakat. Melalui pencanangan zona integritas ini marilah bersama-sama kita wujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat.
Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI. Jakarta Warih Sadono, pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini, akan diikuti oleh lima Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta. “Melalui Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, menjadikan kejaksaan menjadi lembaga yang mumpuni, tegas, santun, dan dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat,” ujarnya.
Pada hakekatnya, ungkap Warih, zona integritas menuju WBK dan WBBM untuk membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik, sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, budaya kerja birokrasi yang melayani publik secara baik serta mampu meningkatkan kepercayaan publik (public trust).
“Dengan pencanaganan zona integritas ini, marilah bersama-sama kita wujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat. Hendaknya seluruh aparatur Kejaksaan terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya,” ungkapnya.
Dihadapan jajarannya, mantan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus ini mengharapkan pencanangan tersebut bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau formalitas belaka dari proses kegiatan program WBK yang sedang marak diikuti berbagai institusi dan pelaksanaannya bersifat seremonial. “Baik kepada masyarakat umum maupun para pendamba keadilan,” kata Warih seraya mengatakan ZI ini akan dilakukan melalui pendekatan pelayanan kepada masyarakat diharapkan menjadikan kejaksaan sebagai lembaga yang mumpuni, tegas, santun, dan dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.
Gubernur
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap, agar Zona Integritasmenuju WBK dan WBBM bisa terwujud. Pemprov DKI sudah berupaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, tapi harus didukung lembaga lainnya.
“Khusus di bawah Pemprov DKI, sudah mencanangkan program ini, kami sudah mencanangkan, tapi belum tuntas sampai sekarang. Kita harap, dengan Kejati lakukan apel hari ini, akan motivasi seluruh institusi yang ada di ibu kota agar yang ada di ibu kota ini bebas dari korupsi,” kata Anies.
Di lain pihak, Wakil Kepala Polisi Daerah Metro Jaya, Wahyu Hadiningrat juga mengatakan, pihaknya akan memberdayakan unsur Polri hingga garis terdepan seperti pos polisi yang tersebar di Jakarta untuk membantu terwujudnya tujuan itu. “Kita sebagai aparat penegak hukum selain kejaksaan itu seakan senafas dan akan mendukung tujuan baik ini. Bahkan garda terdepan,” ujarnya.
Pencangan Zona Integritas menuju WBK-WBBM oleh jajaran Kejati DKI dan Kejari di lima wilayah DKI Jakarta ditandai dengan penandatanganan fakta integritas oleh Kajati DKI Warih Sadono, Wakil Jaksa Tinggi DKI Fathor Rohman serta para Asiten serta Koordinator dan diiikuti para Kepala Kejaksaan Negeri se-DKI Jakarta. Ikut juga menandatangani Forkopimda. (Amri Siregar/DBS)
