Yogyakarta, Nusantarapos.co.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia (PTMI) menilai Pemerintah gagal dalam menangani masalah pandemi Covid-19 di Indonesia.
Untuk itu BEM PT Muhammadiyah akan mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk menyikapi kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19.
“Langkah konkrit yang akan segera kita lakukan adalah mengkordinir setiap BEM PT Muhammadiyah ditiap-tiap daerah untuk menggelar kajian kebijakan dan aksi besar besaran,” ujar Rivandy Azhari Ali Harahap, Presidium Nasional BEM PTM DIY-Jateng saat menggelar Forum Konsolidasi Mahasiswa Muhammadiyah Indonesia di Kampus Empat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Rabu (17/2).
Forum Konsolidasi Mahasiswa Muhammadiyah Indonesia ini merupakan agenda khusus konsolidasi dan mendiskusikan mengenai kebijakan yang akan diterapkan pemerintah pada tahun 2021.
Rivandy menjelaskan, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari kebijakan PSBB hingga sekarang PPKM yang tidak begitu efektif dalam upaya memutus mata rantai Covid-19.
“Selain itu pelaksanaan vaksinasi yang juga belum tersalurkan secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat dan ini menjadi konsentrasi kami,” jelasnya.
Rivandy yang juga Presiden Mahasiswa BEM UAD Yogyakarta itu menuturkan, langkah konkrit dan strategis tersebut diambil melalui kajian, dimana ikhtiar pemerintah menangani Covid-19 belum menemui titik terang.
“Titik terang belum terlihat, kalau saja pandemi tidak segera berakhir maka aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pun akan terganggu,” tuturnya.
Ia menambahkan, di saat bangsa sedang berusaha keluar dari pandemi bangsa kita pun dibuat gaduh dengan adanya tuduhan radikal terhadap personal atau pun pihak-pihak tertentu yang tak berdasar sehingga itu memungkinkan terjadinya perpecahan umat.
“BEM PTMI akan mengawal tuntutan dan akan tetap konsisten menjadi mitra kritis pemerintah tatkala ada kebijakan yang tidak efektif,” tambahnya.
Tak hanya akan terus mengawal secara kritis kebijakan pemerintah, Forum Konsolidasi BEM PTMI juga akan terus melalukan langkah nyata ditengah masyarakat dan memperluas pemberdayaan warga.
Saat ini hampir di setiap perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di tiap daerah memiliki desa binaan dan dari sanalah sinergi untuk menyelaraskan gerakan BEM PT Muhammadiyah dengan Trisula Muhammadiyah.
Dalam forum tersebut BEM PTMI juga mengemukakan pernyataan sikap yang menyatakan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia (BEM PTMI), siap membersama Prof. Din Syamsuddin.
Meninjau ulang kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya memutus penyabaran Covid-19 yang tidak kunjung membaik.
Mendesak pemerintah untuk memberikan dispensasi selama masa Pandemi Covid-19 tanpa membebankan Kampus Swasta maupun Kampus Negeri.
Mengevaluasi dan mendesak pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang konkrit dan efektif.
Forum konsolidasi yang berlangsung pada 15-17 Februari 2021 ini dihadiri oleh Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Palembang dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bogor. (AKA).
