Anggota Komisi I DPR RI Ini Minta Pemerintah Transparan Terkait Covid-19 dan Vaksinasi

oleh -

Yogyakarta, Nusantarapos.co.id – Informasi tentang penanganan Covid-19 di Indonesia belum dapat dikatakan baik karena masih banyak informasi yang belum transparan.

“Transparansi informasi terkait Covid-19 harus lebih ditingkatkan oleh Pemerintah karena satu tahun pandemi masih banyak akses informasi yang sudah tidak transparan lagi,” ujar Anggota Komisi I DPR RI asal DIY Sukamta saat diskusi Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dalam Sosialisasi Bahaya Covid-19 dan Vaksinasi, Sabtu (20/3).

Sukamta menjelaskan, transparansi informasi sangat berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dimana masih banyak yang tidak percaya akan Covid-19 dan vaksinasi yang saat ini sedang berjalan.

“Survey CSIS (Centre for Strategic and Indternational Studies) menyatakan sejak awal tahun atau bulan Januari masih banyak masyarakat yang tidak yakin bahkan tidak percaya akan keefektifan vaksin Covid-19,” jelasnya.

CSIS mencatat periode 13-18 Januari ada sekitar 29,5 persen masyarakat DIY tidak percaya akan keefektifan vaksin dalam melawan Covid-19.

Selain itu sama halnya dengan sekitar 42,5 persen masyarakat DKI Jakarta yang juga menolak percaya akan keampuhan vaksin Covid-19 tersebut.

Sukamta mengungkapkan, dengan hasil survey tersebut, pemerintah harus lebih gencar meningkatkan kepercayaan masyarakat dan bisa dengan berbagai cara.

“Informasi perkembangan vaksin serta skenario penanganan Covid-19 harus disampaikan dengan benar agar tidak menjadi hoaks. Sekali lagi transparansi sangatlah penting, terlebih diera keterbukaan seperti sekarang ini,” ungkapnya.

Selain DIY dan Jakarta, masih banyak daerah di Indonesia yang hingga saat ini tingkat kepercayaannya terhadap Covid-19 dan vaksin masihlah kecil. Walau demikian, tingkat kepatuhan masyarakat akan penerapan protokol kesehatan (prokes) cukup tinggi.

Seperti DIY tingkat kepatuhan prokes masih menyentuh angka 93,8 persen, Bali 98,3 persen, Kalimantan Utara 95 persen, Jawa Timur 86.7 persen, Bangka Belitung 86 persen dan Jambi 85,7 persen.

Karena itu Sukamta berharap Pemerintah harus semakin gencar mensosialisasikan vaskinasi dan itu dapat melibatkan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo).

“Dengan melibatkan Kominfo, Pemerintah dapat lebih proaktif dalam mensosialisasikan vaksin, baik melalui media yang saat ini bervariasi atau dengan cara sistem informasi terbuka,” harapnya.

Sementara itu Pakar IT Roy Suryo menyampaikan, Pemerintah dapat dikatakan terlambat dalam memberikan informasi tentang vaksin kepada masyarakat.

“Pemerintah terlambat dan akhirnya masyarakat bergerak sendiri mencari informasi memalui berbagai platform media dan terjadilah kekacauan atau miss informasi yang menghasilkan berita bohong atau hoaks,” kata dia. (AKA)