Bupati Bandung Tolak Adanya Isu ‘People Power’ dalam Hasil Pilpres 2019

oleh -36 views

Bandung, Nusantarapos – Bupati Bandung Dadang M Naser menolak dengan tegas adanya isu ‘People Power’ oleh pihak tertentu yang tidak terima dengan hasil Pemilu 2019. Dadang menilai ajakan tersebut adalah sesuatu yang dapat merusak persatuan dan kesatuan NKRI.

“Jangan terpengaruh dengan isu-isu terkait dengan adanya people power, gerakan masa untuk tidak percaya pada hasil pemilu, ingat persatuan lebih penting daripada hal hal lainnya, silaturahmi harus tetap terjaga dengan baik,” ujar Dadang, Rabu (15/5/2019).

Ia juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dikabupaten Bandung telah berjalan sesuai dengan prosedur dan UUD Pemilu. Adapun segelintir orang yang menyerukan penyelenggaraan pemilu curang, Dadang menilai itu hanya oknum yang tidak dapat menerima hasil pemilu.

“Alhamdullillah pemilu dikabupaten Bandung sudah sesuai prosedur yang dikehendaki. Ada isu kiri kanan ini jangan dipercaya itu adalah hoaks. sistem sudah berjalan sedemikian rupa. perhitungan suara tidak bisa dilakukan sesuai kehendak teman-teman. Ada juga yang menuduh bupati bisa intervensi, tidak bisa. KPU betul-betul harus bebas dari tekanan apapun sehingga KPU lah yang punya wewenang dengan Bawaslu. Adanya isu kelicikan secara nasional ini hal-hal yang harus dipikirkan secara jernih. Jangan sampai masyarakat kena hoaks,” ungkapnya lagi.

“Saya menghimbau kepada masyarakat harus percaya kepada kewenangan KPU dan Bawaslu. Saya sendiri kalau secara pribadi kecewa karena saya ketua partai turun 1 kursi. Kalau saya bicara kewenangan saya bisa intervensi, tapi saya tidak melakukan itu. Tidak ada yang bisa direkayasa didalam kontek ini pemilu saat ini,” jelas Dadang.

Maka dari itu, ia mengajak agar masyarakat bisa berpikir secara jernih dan jangan memberikan tekanan terhadap penyelenggara pemilu yang sudah melaksanakan pemilu dengan baik. “Jangan suuzon, serahkan kepada kewenangan mereka, mereka dipilih berdasarkan mekanisme, bukan dipilih oleh kepala daerah dan partai,” tuturnya.

“Kekurangan dan kesalahanpahaman pasti ada, yang paling penting gunakan mekanisme dengan norma yang ada. “kepada masyarakat bandung ayo kita sabilulungan menjaga kesatuan dan persatuan dikabupaten bandung,” tutup Dadang. (*)

Comment