Nusantarapos – Kegiatan Pembangunan Pelabuhanan Perikanan (PPP) Tamperan yang masih berlanjut menggunakan lokasi pengambilan matrial yang belum ada kejelasan mengenai regulasinya, Wakil Bupati Pacitan Yudi Sumbogo melalui selulernya kepada nusantarapos mengatakan.” Masalah kegiatan PPP di Tamperan prosedur lelangnya ada di Surabaya. Posisi UPT hanya sebagai ketempatan dan disana ada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Jatim. Sedangkan Untuk mengfungsikan Forkominda, itu kewenangan Pemda.
Yudi Sumbogo menegaskan” Mengenai rekanan bisa melakukan itu mestinya ada koordinasi, tanpa adanya koordinasi kan tidak bisa. Namun dalam pengadaan matrial tidak sesuai peruntukan. Nanti Forkominda yang bisa interfensi kearah sana. Apa dasarnya surat dukungan yang dimiliki oleh rekanan. Nanti Forkominda yang akan melakukan penertiban semua itu. Sebagai posisi pemerintah daerah saya akan fasilitasi,”pungkasnya. Kamis. 4/7/19
Sementara Ketika ditemui nusantarapos Ary Priyambodo, AMK, Spd Kepala Bidang Tata Lingkungan ketika ditanyakan penggunaan matrial tidak sesuai lokasi ijinya menyampaikan.” Menurut pendapat saya, karena semua pertambangan itu sekarang perijinanya sudah di ESDM Propinsi melalui P2T Propinsi, artinya setiap pengusaha ijin WIUP, disarankan di Propinsi, tentunya yang di ijinkan ya wilayah itu, artinya yang sudah punya WIUP, ijin Ekplorasi, ijin operasional dan produksi yang tentu wilayahnya ya diwilayah itu,” jelasnya. Kamis 4/7/19(AW)
