2,15 Trilyun KUA – PPAS PERUBAHAN Pacitan 2019 Ditetapkan

oleh -

NusantaraPos, -Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusaan terhadap rancangan KUA – PPAS perubahan ta 2019, DPRD Pacitan digelar dengan pengambilan keputusan dan penandatangan kesepakatan terhadap rancangan KUA – PPAS perubahan APBD Kabupaten Pacitan tahun 2019.

Sidang dilaksanakan digedung utama DPRD Pacitan, dipimpin langsung oleh ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono, didampingi wakil ketua Gagarin S.Sos, serta Bupati Pacitan Dr. Indartato, MM. Turut hadir dalam rapat tersebut Sekda Pacitan Drs. Suko Wiyono MM, beserta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) yaitu Dandim 0801/Pacitan Letkol Kav. Aristoteles Hengkang, Kapolres Pacitan yang diwakili Kabagrenc Polres Pacitan Kompol Slamet Hariyoso. Hadir pula mendampingi Pimpinan DPRD, Sekretaris Dewan Drs. Haryo Jumanto, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Pimpinan OPD, Camat se Kabupaten Pacitan, Devisi Hukum KPU Pacitan Sdr. Aswika, Perwakilan Partai Politik, Ketua Team penggerak PKK Kab. Pacitan, Ketua Dharma Wanita Persatuan dan lain-lain.

Sebelum pengambilan keputusan rapat diawali dengan penyampaian
laporan hasil rapat Badan Anggaran Terhadap Pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun 2019 yang dibacakan oleh Anung Dwi Ristanto, SH.

Pointer atau pokok pikiran dari Badan Anggaran, antara lain: Perlunya peningkatan yang PAD berasal dari Pajak dan retribusi; Dana perimbangan diperoleh dari dana alokasi khusus dan Dana alokasi umum perlu digencarkan loby ke atas; Angka Perubahan APBD TA. 2019 mengalami perubahan yang dari APBD indiuk 1,850 T beruabh menjadi 2,15 T.

Selanjutnya, terhadap KLB Hepatitis A, yang berdampak pada penurunan jumlah wisatawan, diharapkan agar pemerintah dapat menjembatani supaya permasalahan tersebut dapat segera teratasi; Dengan adanya penambahan alokasi APBD TA. 2019, agar dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tepat waktu; Dengan dicapainya prestasi olah raga baik ditingkat internasional maupun nasional, maka kepada para atlet agar diberikan bonus; Dalam rangka pelaksanaan Pilkades 2019 serentak yang memiliki potensi kerawanan, agar dirumuskan antisipasi dan mulai awal (early warning system).

El_bach/AgusA