Belum Ada Kesepakatan, Pegiat HAM Sayangkan Memorandum FKUB Kota Semarang

oleh -

NUSANTARAPOS, – Persoalan pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari yang mencuat sejak terjadinya insiden tanggal 1 Agustus 2019 lalu, ketika sejumlah warga melakukan aksi penghentian proses pembangunan dan penggembokan pagar gereja yang sedang dibangun.

Gereja yang sudah memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) sejak tahun 1998, sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu, yakni Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969.

Pada saat dilakukan Audensi pertama kali pada tanggal 6 Agustus 2019 lalu, Walikota Hendri Prihadi langsung turun tangan mengadakan audiensi pertama antar kedua pihak.

Hasilnya pihak GBI Tlogosari diminta untuk melampirkan tanda tangan umat dan warga di sekitar gereja, agar ada kesesuaian dengan ketentuan baru soal pendirian rumah ibadah, yakni tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dengan No. 9 dan No. 8 Tahun 2006.

Usai mengumpulkan 90 tanda tangan dan KTP pengguna GBI Tlogosari serta 60 tanda tangan warga Kelurahan Tlogosari Kulon yang menyatakan tidak keberatan atas pendirian bangunan gereja, pihak GBI Tlogosari mengajukan permohonan rekomendasi kepada FKUB Kota Semarang untuk melanjutkan pembangunan gereja.

Walikota Semarang memimpin audiensi kedua, Rabu (18/9/19) siang kemarin, pukul 13.15 WIB. Guna menyelesaikan perselisihan terkait pendirian rumah ibadat GBI Tlogosari. Audiensi diadakan di Balai Kota, dihadiri oleh jajaran Forkompinda Kota Semarang, pihak Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, FKUB, dan lain-lain pejabat dan pihak terkait.

Dalam audiensi tersebut, Ketua FKUB Kota Semarang Drs. KH. N. Mustamaji, MM membacakan memorandum sebagai sikap resmi lembaganya terhadap permohonan rekomendasi yang diajukan oleh GBI Tlogosari tersebut.

Dalam isi memorandum tersebut intinya menolak memberikan rekomendasi dengan alasan “belum memenuhi syarat administratif”.

Memorandum tersebut merujuk pada pasal 14 ayat 2 huruf b jo. pasal 13 ayat 2 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dengan tafsir bahwa  dan “belum terciptanya aspek kerukunan umat beragama di lokasi calon pendirian gereja, sehubungan dengan adanya ketidaksetujuan masyarakat setempat lokasi calon pendirian gereja.” katanya.

Lebi lanjut dikatakan, FKUB Kota Semarang menulis di butir kedua memorandum. Pihaknya memberikan saran agar tersedia lokasi pembanguna rumah ibadat.

“Menyampaikan saran kepada Pemerintah Kota Semarang  agar memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat untuk umat GBI Tlogosari” ucapnya.

Menanggapi isi dari memorandum FKUB Kota Semarang, para pegiat hak asasi manusia serta kebebasan beragama dan berkeyakinan di Semarang menyatakan sikap mereka dengan menuangkan lima point, diantaranya.

Pertama, Tidak sepakat dengan tafsir FKUB Kota Semarang terhadap PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, khususnya soal makna “dukungan masyarakat setempat”. FKUB Kota Semarang menafsirkannya secara sempit sebagai lingkungan RW, padahal seharusnya diartikan dalam lingkup kelurahan sebagai wilayah administratif terkecil di Indonesia.

Untuk point yang kedua, mereka menyayangkan saran FKUB Kota Semarang kepada pemerintah untuk memfasilitasi tersedianya lokasi lain untuk pembangunan rumah ibadah GBI Tlogosari. Ini adalah preseden buruk dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan di Kota Semarang yang selama ini dikenal sebagai kota yang toleran dan pluralis.

Dan point yang ketiga, mereka sangat menyayangkan isi memorandum FKUB Kota Semarang yang memiliki kekeliruan pemahaman yang substansial terhadap PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dengan kesan sikap FKUB Kota Semarang berpihak pada kelompok intoleran yang menghalangi pembangunan rumah ibadah yang telah memiliki IMB sah.

Serta poin keempat, mereka meminta FKUB Kota Semarang menghormati IMB yang telah dimiliki oleh GBI Tlogosari sebagai produk hukum yang sah sesuai peraturan yang berlaku pada saat pembuatannya.

Terakhir pada point kelima, Meminta FKUB Kota Semarang mengeluarkan rekomendasi pembangunan rumah ibadah bagi GBI Tlogosari sebagaimana yang telah dimohonkan karena semua syarat yang diminta telah dipenuhi.

Sementara itu Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) Setyawan, saat di hubungi nusantarapos.co.id mengungkapkan, dalam pertemuan kedua tersebut belum adanya kesepakatan. Walikota Semarang menawarkan 3 opsi, antara lain :

1. FKUB Kota Semarang memfasilitasi pertemuan antara pihak GBI Tlogosari dan warga yg menolak pembangunan gereja.

2. Persoalan diselesaikan di PTUN

3. Pemindahan lokasi gereja ke fasum milik Pemkot Semarang.

“Walikota memberikan waktu  3 minggu bagi masing-masing pihak untuk mengambil sikap,” terangnya. (Budi).

Comment