NUSANTARAPOS,LAMPURA, – LSM GPAN Indonesia telah melayangkan surat ke Kementrian Desa di Jakarta, hal ini dikatakan ketua umum Edy Sahputra Sitorus,S.T. di Sekertariat GPAN Indonesia di Jati Agung. Pada Sabtu (25/01/20).
“Kita sampaikan surat kepada Kementrian Desa PDTT, tujuan kami meminta agar Kementrian membentuk tim independen dan segera turun ke Lampung Selatan. Kami minta tim ini nantinya mengawasi dan mengevaluasi kinerja PLD , PDP , PDTI , Tenaga Ahli PMD , Tenaga Ahli PP , Tenaga Ahli PED , TA – TTG dan TA – PSD.” Terangnya.
Bahkan, saat disinggung kenapa perlu diminta Kemendesa PDTT harus membentuk tim independen, Edy mengatakan ada banyak pengaduan dari masyarakat bahwa Pendamping Desa diduga perannya sudah tidak dalam tupoksinya.
“Hasil investigasi kami dilapangan , ada oknum Pendamping desa yang tugasnya diluar tupoksi sepeeti yang diamanahkan dalam peraturan menteri tentang tugas pendamping desa .Masa ada temuan pendamping desa diduga bekerja bikin RAB , dan pengadaan barang . Kalau hal ini benar bagaimana bisa bekerja baik untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa.” Imbuhnya.
Ia menambahkan, surat yang disampaikan ke Kementrian Desa ini adalah bentuk kepedulian masyarakat dan LSM yang diminta untuk mengawal dan mengawasi alokasi Program Dana Desa.
“Tanpa mengurangi rasa praduga tidak bersalah kita sampaikan surat kepada Mendesa PDTT , ini adalah bentuk kepedulian masyarakat dan LSM kami dalam hal pengawalan DD dan Program DD ini tujuannya untuk rakyat dan yang dipergunakan adalah uang rakyat , makanya ini kewajiban kita untuk pro aktif ikut serta mengawasi , agar tidak salah sasaran.” pungkasnya. (Wd)
