Pelalawan Nusantarapos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan tetap mewaspadai ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Meski pandemi Corona Virus desease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pelalawan masih belum berakhir.
Pasalnya, sebagai salah satu daerah yang memiliki lahan gambut cukup luas di Riau, Negeri Seiya Sekata ini sangat rentan terjadi karhutla. Khususnya kondisi saat ini yang telah memsuki musim kemarau.
Apalagi dampak kebakaran tersebut menyebabkan munculnya kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan warga. Sehingga, tentunya Pemerintah daerah Pelalawan harus memiliki alat pengukur Indeks Standard Pencemaran Udara (ISPU).
“Sebagai daerah yang sangat rentan terjadi karhutla, maka sudah sepantasnya Pelalalawan memiliki alat pengukur ISPU. Sehingga kita dapat mengetahui kualitas udara yang tercemar akibat kabut asap,” terang Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan Eko Novitra kepada Media ini, Rabu (3/2) kemarin .
“Lanjut eko” , pengadaan alat ISPU tersebut, belum dapat terakomodir melalui dana APBD Pelalawan tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan besarnya anggaran untuk pembelian alat ISPU tersebut.
“Harga alat Ispu itu terlalu mahal yakni mencapai Rp 4 milyar. Sehingga kami tak berani menganggarkannya. Dan jika dipaksakan dibeli menggunakan dana APBD Pelalawan, maka tentunya banyak kegiatan yang akan ditunda ditengah pandemi Covid-19 ini,
Dijelaskan Eko bahwa, pihaknya telah berulang kali mengajukan usulan pengadaan alat pengukur Ispu kepada pihak Kementerian LHK maupun Propinsi. Namun, hingga saat ini usulan tersebut tak kunjung direalisasikan. Untuk itu, pihaknya akan kembali mengusulkan bantuan pengadaan pembelian alat tersebut dalam waktu dekat ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Termasuk juga dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau yang menganggarkan pembelian alat ISPU untuk Pelalawan.
“Kami berharap baik KLHK maupun DLHK Riau dapat merealisasikan usulan ini. Dengan demikian, maka alat itu bisa kami letakkan di Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci. Sehingga seluruh warga bisa melihat kualitas udara setiap saat,” ujarnya.
Selama ini, jelas Eko, pihaknya meminta data terkait ISPU di Pelalawan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru. Terkadang data juga diminta dari KLHK regional Sumatra, yang menempatkan alat ISPU jenis portable di Pelalawan ketika musim asap sudah tiba.
“Intinya, Pelalawan harus punya alat Ispu sendiri. Sehingga kita dapat mengetahui apakah kualitas udara dikabupaten Pelalawan ini masuk kategori sehat atau berbahaya bagi kesehatan warga, jika musim kemarau tiba,” tutupnya. (MA)
