SURABAYA, NUSANTARAPOS,- Langkah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membatalkan dana hibah dari APBD Jatim sebesar Rp9 miliar untuk Yudhoyono Foundation pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) guna pembangunan Museum SBY menurut DPRD Jatim dinilai sudah tepat. Bahkan dana tersebut kemudian diminta untuk dialihkan membantu rakyat Pacitan.
“Sangat tepat jika dana hibah APBD dari duit rakyat Rp9 miliar untuk Yudhoyono Foundation yang didirikan Mas AHY itu dibatalkan. Saya mengapresiasi keputusan Bu Khofifah, meskipun terlambat dan setelah mendapat sorotan baru dibatalkan,” ujar anggota DPRD Jatim Deni Wicaksono saat dihubungi, Selasa (23/2/2021).
Deni akan mendesak, dana hibah itu dialihkan untuk kepentingan rakyat Pacitan. “Jadi bukan ditarik ke provinsi, tapi saya akan perjuangkan dananya digunakan untuk membantu rakyat Pacitan, misalnya membantu pendidikan, kesehatan dan pembangunan SDM secara luas,” jelasnya.
Bagi Deni, hal itu sangat penting karena mengingat rakyat Pacitan butuh banyak perhatian langsung. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pacitan masih rendah, yaitu 68,39. IPM Pacitan ini termasuk yang terendah di Mataraman, kawasan barat Jawa Timur. IPM Pacitan juga berada di bawah rata-rata standar Jatim yang sebesar 71,71.
“IPM ini menunjukkan indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, terkait lama hidup, pengetahuan, dan standar hidup. Makanya ini sangat penting membantu SDM Pacitan. Apalagi kemiskinan di Pacitan termasuk tertinggi di Jatim, dan pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata,” papar politisi PDI Perjuangan itu.
“Jadi dana Rp9 miliar itu tetap harus untuk rakyat Pacitan, hanya saja bentuknya lain, kalau sebelumnya untuk bangun museum perseorangan, ke depan manfaatnya bisa langsung dan lebih luas dirasakan rakyat,” tegas Deni.
Seperti berita yang bergulir beberapa pekan terakhir menyorot adanya dana hibah bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemprov Jatim ke Pemkab Pacitan sebesar Rp 9 miliar untuk pembangunan Museum SBY. Dana hibah itu rencananya akan diberikan ke Yudhoyono Foundation, lembaga yang didirikan AHY.
Setelah mendapat penolakan publik, Pemprov Jatim akhirnya membatalkan. Hal itu sesuai surat dari Pemprov Jatim yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Heru Tjahjono nomor 910/3050/201.2/2021, tentang penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020.(RED)
